Duterte Resmi Akhiri Kerja Sama Militer Filipina dengan Amerika

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Sumber: Reuters/Lean Daval Jr.

    Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Sumber: Reuters/Lean Daval Jr.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Filipina Rodrigo Duterte resmi mengakhiri kerja sama militer Visiting Forces Agreement atau VFA dengan Amerika Serikat pada Selasa.

    Malacanang, istana kepresiden Filipina, mengatakan keputusan ini sudah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro "Teddy Boy" Locsin Jr., dan telah dikirimkan ke pemerintah Amerika Serikat pada hari yang sama.

    "Presiden mengarahkan Sekretaris Eksekutif Salvador Medialdea untuk memberi tahu Menlu Teddy Boy Locsin untuk mengirim pemberitahuan penghentian kepada pemerintah AS tadi malam. Dan Sekretaris Eksekutif mengirim pesan kepada Menlu Teddy Boy Locsin, yang telah menandatangani pemberitahuan penghentian dan kemudian mengirimkannya ke pemerintah AS hari ini,: kata juru bicara kepresidenan Panelo, dilaporkan Unquirer.net, 11 Februari 2020.

    Menurut Panelo, penghentian akan berlaku setelah 180 hari mulai Selasa.

    Locsin menulis di Twitter bahwa Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar AS telah menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerja sama.

    Sebelumnya Presiden Rodrigo Duterte mengatakan akan menghentikan VFA, kesepakatan yang mengatur latihan militer AS dengan militer Filipina.

    "Saya memperingatkan Anda...jika Anda tidak akan melakukan koreksi pada ini, saya akan mengakhiri ... Visiting Forces Agreement," kata Duterte akhir bulan lalu, menurut Washington Examiner. "Saya akan mengakhiri (kesepakatan) kurang ajar itu."

    Peringatan Duterte muncul setelah Departemen Luar Negeri AS dilaporkan membatalkan visa sekutu politik dan mantan kepala polisi Filipina yang diduga terlibat dalam pembunuhan di luar proses hukum dalam kampanye perang anti-narkoba Duterte.

    Duterte membuat keputusan ini setelah komandan utama perangnya melawan narkoba, mantan kepala polisi Ronald dela Rosa, mengatakan visa AS miliknya telah dibatalkan karena masalah yang berkaitan dengan penahanan seorang senator dan kritikus Duterte.

    "Sudah saatnya kita mengandalkan diri kita sendiri, kita akan memperkuat pertahanan kita sendiri dan tidak bergantung pada negara lain," kata juru bicara kepresidenan Salvador Panelo pada Selasa yang mengutip Duterte, menurut laporan Reuters.

    Belum ada tanggapan dari pihak Amerika Serikat terkait penghentian kerja sama ini.

    Kerja sama pertahanan antara Filipina dan Amerika Serikat kembali ke awal 1950-an ketika kerja sama pertahanan diatur oleh pakta Mutual Defence Treaty (MTD), yang tetap utuh hingga saat ini, bersama dengan Enhanced Defence Cooperation Agreement (EDCA) yang dibuat semasa pemerintahan Obama.

    VFA, yang ditandatangani pada tahun 1998, memberikan status hukum kepada ribuan tentara AS yang dirotasi di Filipina untuk bantuan kemanusiaan dan latihan militer, puluhan di antaranya berlangsung setiap tahun.

    Ini adalah pertama kalinya Duterte membatalkan perjanjian dengan Amerika Serikat setelah lebih dari tiga tahun menjabat, mengecam Washington karena kemunafikan dan karena memperlakukan Filipina "seperti anjing dengan tali".

    Terlepas dari kepastian dari para jenderalnya, Duterte telah lama menuduh pasukan AS melakukan kegiatan klandestin. Dalam pidato panjang pada hari Senin, dia mengatakan senjata nuklir AS disimpan di negaranya.

    Duterte berpendapat bahwa kehadiran pasukan AS membuat Filipina target potensial untuk agresi.

    Duterte sendiri lebih menyukai hubungan yang lebih hangat dengan Cina dan Rusia daripada Amerika Serikat dan memuji negara-negara tersebut dengan mengizinkan donasi militer dari kedua negara tersebut, setelah Amerika Serikat mengurangi kontribusi militer sekitar USD 1,3 miliar atau Rp 17,8 triliun yang dialokasikan sejak 1998.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.