Diplomat Indonesia Ditolak Masuk Papua New Guinea

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masyarakat Papua New Guinea masih suka melakukan perjalanan ke Indonesia menggunakan wilayah perbatasan Wutung. Sumber: RNZ / Johnny Blades/rnz.co.nz

    Masyarakat Papua New Guinea masih suka melakukan perjalanan ke Indonesia menggunakan wilayah perbatasan Wutung. Sumber: RNZ / Johnny Blades/rnz.co.nz

    TEMPO.CO, Jakarta - Seorang konsul Indonesia kecewa tak diizinkan melintasi wilayah perbatasan Papua New Guinea dengan alasan bagian dari langkah pencegahan penyebaran virus corona.   

    Dikutip dari rnz.co.nz, Abraham Lebelauw, konsul Indonesia untuk Papua New Guinea, mencoba melintasi wilayah perbatasan dari Papua Barat menuju Papua New Guinea pada Rabu, 5 Februari 2020. Namun pemerintah Papua New Guinea sejak akhir pekan lalu sudah menutup wilayah perbatasan.

    Lebelauw mengatakan kepada media bahwa pemindai thermal sudah ada di wilayah perbatasan dan dia berusaha menggunakan imunitas diplomatiknya, namun ditolak. 

    Peta Papua New Guinea yang berbatasan dengan Indonesia. Sumber: en.wikipedia.org

    Di Indonesia belum ada pasien yang terkonfirmasi terjangkit virus corona. Lebelauw saat ini berada di kota Jayapura, Indonesia, bersama ratusan orang, termasuk warga negara Papua New Guinea yang terdampar di wilayah perbatasan. 

    “Tidak ada kasus virus corona yang terkonfirmasi di Indonesia dan saya jelas tidak berasal dari Kota Wuhan,” kata Lebelauw. 

    Menurutnya, sebagai negara yang bertetangga baik dengan Papua New Guinea, alangkah baiknya melakukan dialog, diskusi dan kerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, terkait hal ini menjelaskan di banyak tempat di dunia banyak kekhawatiran atas penyebaran virus corona dan kerap terjadi situasi di lapangan yang tidak proporsional


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.