Hasil Sidang Pemakzulan Trump Bisa Tertunda Hingga Rabu

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua manajer Ketua Komite Intelijen Rumah Adam Schiff (D-CA) berbicara selama argumen pembukaan dalam sidang impeachment Senat AS dari Presiden AS Donald Trump dalam pengambilan bingkai ini dari pengambilan video di Kamar Senat AS di US Capitol di Washington, AS, Januari 21, 2020. REUTERS/U.S. Senate TV/Handout via Reuters

    Ketua manajer Ketua Komite Intelijen Rumah Adam Schiff (D-CA) berbicara selama argumen pembukaan dalam sidang impeachment Senat AS dari Presiden AS Donald Trump dalam pengambilan bingkai ini dari pengambilan video di Kamar Senat AS di US Capitol di Washington, AS, Januari 21, 2020. REUTERS/U.S. Senate TV/Handout via Reuters

    TEMPO.COWashington – Keputusan final soal pemakzulan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bisa tertunda hingga Rabu pekan depan.

    Awalnya, ada perkiraan persidangan pemakzulan ini akan kelar pada Jumat, 31 Januari 2020 dengan kemungkinan besar Trump dibebaskan dari dua dakwaan.

    Dakwaan pertama yaitu menyalahgunakan kekuasaan dan menghalang-halangi upaya Kongres dalam mengumpulkan informasi dalam penyelidikan dugaan Trump melanggar konstitusi. 

    Ini karena pemimpin mayoritas Senat dari Partai Republik, Senator Mitch McConnell, sedang mempertimbangkan resolusi sebagai tahapan akhir persidangan pemakzulan Trump ini.

    “Rabu pekan depan. Itu yang diusulkan McConnell,” kata Senator Dick Durbin seperti dilansir CNN pada Jumat, 31 Januari 2020.

    Tahapan resolusi ini bisa menjadi kesempatan bagi para senator yang belum sempat bicara di forum Senat untuk menyampaikan pendapatnya. Sejumlah senator ingin berbicara karena belum mendapatkan kesempatan.

    Sejumlah senator asal Partai Demokrat menginginkan Senat mengizinkan pemanggilan sejumlah saksi, yang mengetahui soal permintaan Trump kepada Presiden Ukraina.

    Trump menelepon Presiden Volodymyr Zelensky agar mau menginvestigasi bekas Wapres Joe Biden dan putranya Hunter Biden terkait bisnis di perusahaan gas Burisma.

    Trump dianggap menyalahgunakan kewenangannya dengan menahan bantuan senilai US$391 juta atau sekitar Rp5.4 triliun kepada Ukraina.

    Ini dianggap sebagai tekanan kepada Zelensky agar mau menginvestiasi Biden, yang merupakan calon pesaing kuat Trump dari Partai Demokrat untuk posisi Presiden pada pilpres AS November 2020.

    Secara terpisah, media New York Times melansir Trump sempat meminta John Bolton, bekas penasehat keamanan Gedung Putih, agar menelpon Zelensky pada Mei 2019. Saat itu Zelensky baru saja memenangi pilpres Ukraina.

    Bolton diminta menelpon Zelensky agar mau menerima kedatangan pengacara pribadi Trump yaitu Rudy Giuliani yang ingin membicarakan investigasi atas Biden.

    “Bolton tidak pernah menelpon Zelensky," begitu dilansir NY Times mengutip naskah buku yang ditulis John Bolton dan bakal segera terbit.

    Saat ini, Partai Demokrat membutuhkan tambahan suara empat senator dari Partai Republik agar bisa mencapai 51 suara sehingga Senat bisa menyepakati pemanggilan saksi-saksi. Demokrat hanya memiliki 47 kursi dari 100 kursi di Senat.

    Dua senator asal Partai Republik yaitu Mitt Romney dan Susan Collins telah menyatakan bersedia mendukung pemanggilan saksi-saksi, yang diminta Demokrat.

    Dua senator dari Partai Republik lainnya yaitu Lisa Murkowsky dan Lamar Alexander, yang sempat menyatakan belum memutuskan soal pemanggilan saksi, mengatakan telah memutuskan menolak pemanggilan saksi.

    Ini membuat jumlah suara yang setuju pemanggilan saksi pada sidang pemakzulan Trump baru mencapai 49 kursi dan yang menolak sebanyak 51 kursi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.