Kesepakatan Dagang Inggris dan Eropa Usai Brexit Diprediksi Mulus

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Parlemen Eropa bereaksi setelah memberikan suara pada kesepakatan Brexit selama sesi pleno di Parlemen Eropa di Brussels, Belgia 29 Januari 2020. [REUTERS / Yves Herman / Pool]

    Anggota Parlemen Eropa bereaksi setelah memberikan suara pada kesepakatan Brexit selama sesi pleno di Parlemen Eropa di Brussels, Belgia 29 Januari 2020. [REUTERS / Yves Herman / Pool]

    TEMPO.CO, Jakarta - Inggris resmi keluar dari Uni Eropa (Brexit) pada hari ini, Jumat, 31 Januari 2020. Meski begitu, ada banyak hal yang harus dibereskan Inggris sebelum akhir tahun 2020. Salah satunya perihal kerjasama dagang dengan negara-negara anggota Uni Eropa.

    Perdana Menteri Irlandia, Leo Varadkar, optimistis perundingan antara Inggris dengan negara-negara anggota Uni Eropa perihal kesepakatan dagang akan berjalan mulus. Sebab, kata ia, sesungguhnya tidak banyak perbedaan antara hal yang diinginkan Inggris dan negara-negara Eropa.

    "Aku cukup yakin kami bisa mendapatkan kesepakatan yang bagus. Berita baiknya, tidak banyak perbedaan antara kami berdua, Uni Eropa dan Inggris. Lebih banyak perbedaan secara retoris dibandingkan substansi," ujar Varadkar sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters.

    Varadkar menjelaskan, kesamaan keinginan Inggris dan negara-negara Eropa dalam hal kesepakatan dagang adalah birokrasi yang seminim mungkin. Kedua pihak, kata Varadkar, ingin kerjasama dagang yang mulus, tanpa kuota, tanpa tarif, tanpa pajak, dan tanpa birokrasi berbelit-belit.

    "Dan hal itu sangat penting (untuk kedua pihak). Sangat penting juga untuk Irlandia," ujar Varadkar. Untuk benar-benar bisa mencapai kesepakatan dagang yang mulus, Varadkar mengatakan kedua pihak harus mulai dengan keinginan yang sama dan perlakuan yang setara di pasar.

    Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, kesepakatan dagang hanyalah satu dari sekian banyak PR yang harus dikerjakan Inggris paska Brexit. Pada masa transisi yang akan berlangsung hingga akhir 2020 nanti, Inggris harus memikirkan soal keamanan, soal perikanan, soal pertukaran data, soal penerbangan, dan masih banyak lagi.

    Uni Eropa ragu Inggris akan benar-benar mampu membereskan semuanya sebelum 2021. Meski begitu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson bersikukuh tidak menginginkan perpanjangan tenggat masa transisi Brexit. "Seperti kata Perdana Menteri Boris Johnson, tidak akan ada perpanjangan waktu. Dengan niat baik, kami yakin bisa menyelesaikan semuanya," ujar Duta Besar Inggris di Indonesia, Owen Jenkins.

    REUTERS | ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.