Brexit Belum Memberikan Dampak Dramatis ke Indonesia

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Parlemen Eropa bereaksi setelah memberikan suara pada kesepakatan Brexit selama sesi pleno di Parlemen Eropa di Brussels, Belgia 29 Januari 2020. [REUTERS / Yves Herman / Pool]

    Anggota Parlemen Eropa bereaksi setelah memberikan suara pada kesepakatan Brexit selama sesi pleno di Parlemen Eropa di Brussels, Belgia 29 Januari 2020. [REUTERS / Yves Herman / Pool]

    TEMPO.CO, Jakarta - Resminya pengunduran diri Inggris dari Uni Eropa (British Exit, Brexit) diyakini belum akan memberikan dampak besar ke Indonesia dalam waktu dekat. Menurut Duta Besar Inggris di Indonesia, Owen Jenkins, perubahan tidak akan terasa setidaknya hingga masa transisi berakhir pada 31 Desember 2020 nanti.

    "Belum akan ada perubahan yang dramatis," ujar Owen Jenkins dalam jumpa pers di Kedutaan Besar Inggris, Jumat, 31 Januari 2020.

    Sebagaimana diketahui, Inggris akan resmi keluar dari Uni Eropa atau Brexit pada hari ini, jam 6 sore waktu Indonesia. Hal tersebut adalah hasil dari upaya panjang pemerintah Inggris untuk memiliki kebijakan-kebijakan yang relatif tidak terlalu terikat dengan aturan Uni Eropa. Misalnya, Inggris ingin mengendalikan lagi kebijakan perdagangan dan migrasi yang selama ini mengikuti prinsip "pasar tunggal" Uni Eropa.

    Meski secara formil Brexit baru akan berlaku pada sore ini, di kenyataannya tidak akan sesederhana itu. Dengan keluar dari Uni Eropa, maka Inggris harus mengatur kembali hubungan-hubungan kerja samanya dengan negara anggota Uni Eropa. Inggris memiliki waktu 11 bulan untuk mengatur semua itu.

    Selama 11 bulan tersebut, yang disebut sebagai periode transisi, Inggris juga akan tetap menggunakan atau mengacu ke aturan-aturan Uni Eropa, tak terkecuali dalam hal perdagangan internasional. Itu lah kenapa, kata Jenkins, hubungan dengan Indonesia belum akan terpengaruh banyak. Salah satu contohnya untuk kebijakan ekspor kayu ke Inggris.

    "Kami telah menandatangani perjanjian yang mirip dengan perjanjian Uni Eropa tentang kayu legal," ujar Jenkins.

    Hal serupa berlaku untuk kebijakan sawit (crude palm oil) sebagai bahan baku biofuel yang diatur Uni Eropa via Renewable Energy Directive II (RED II). Jenkins berkata, Inggris tetap mengacu ke aturan itu selama periode transisi. Namun, Ia tidak menutup kemungkinan Inggris akan menjalin perdagangan sawit yang berbeda dengan Indonesia paska periode transisi.

    "Setelah kami sepenuhnya keluar dari Uni Eropa, kami akan mengkaji kembali hal tersebut (kesepakatan sawit). Kami tahu betul betapa pentingnya perdagangan sawit untuk neraca dagang Indonesia," ujar Jenkins. Jenkins yakin bahwa Brexit akan memberikan dampak positif terhadap hubungan kerjasama Indonesia dan Inggris ke depannya.

    Secara terpisah, Kepala Departemen Media dan Komunikasi Kedubes Inggris John Nickell juga mengungkapkan bahwa tidak ada dampak besar dari Brexit ke pelajar-pelajar Indonesia yang ingin studi di Inggris. Ia berkata, pelajar-pelajar Indonesia tetap membutuhkan visa Inggris untuk bisa belajar di Britania Raya dan untuk menyebarang ke Eropa tetap harus menggunakan visa Schengen di mana Inggris bukan bagiannya.

    "Namun, kami ada kebijakan baru pada September ini di mana pelajar Indonesia yang studi di Inggris memiliki kesempatan untuk bekerja selama dua tahun. Tetapi, ini tidak berlaku untuk pelajar yang menggunakan skema beasiswa Chevening," ujarnya mengakhiri.

    ISTMAN MP



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.