TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi partai politik Norwegia yang berkuasa bubar setelah partai populis Progress Party (FRP) menentang repatriasi perempuan ISIS dari Suriah.
Pemimpin FRP Siv Jensen bertemu dengan Perdana Menteri Erna Solberg pada Senin sebelum mengumumkan partainya keluar dari koalisi.
"Saya melakukannya karena itu adalah hal yang benar yang harus dilakukan," kata Jensen, seperti dikutip dari CNN, 21 Januari 2020. Siv Jensen memutuskan mundur dari menteri keuangan Norwegia atas penolakannya.
Jensen kemudian mengutip pemulangan perempuan dan dua anaknya, yang mendarat di Norwegia Kamis malam.
"Kemudian datang kasus dengan seorang perempuan teroris yang diduga (ISIS), tiga partai lainnya sepakat, untuk membawa pulang ibu dan anak," kata Jensen.
"Kami bisa menyambut anak-anak, tetapi kami tidak berkompromi dengan orang-orang yang secara sukarela bergabung dengan organisasi teroris dan yang bekerja untuk menghancurkan semua nilai yang dibangun Norwegia."
Menteri Luar Negeri Ine Eriksen Søreide mengatakan dia "senang" untuk menyelesaikan kasus yang sulit ini.
"Keputusan untuk memberikan bantuan untuk memungkinkan keluarga kembali ke Norwegia diambil atas dasar kemanusiaan karena kekhawatiran bahwa salah satu dari anak-anak itu sakit parah," katanya dalam sebuah pernyataan.
Sebelum perempuan itu pergi ke Suriah pada 2013, ia dibesarkan di sisi timur Oslo dalam keluarga Norwegia-Pakistan, bermain sepak bola dan kuliah, menurut New York Times. Di Suriah, dia akhirnya tinggal di wilayah ISIS, menikah dua kali di kekhalifahan dan memiliki dua anak, kata para pejabat.
Ketika dia dan anak-anaknya dibawa dari kamp penahanan yang dikontrol Kurdi di Suriah dan tiba kembali di tanah Norwegia pada hari Sabtu, dia ditahan karena takut bahwa dia aakan memicu ancaman keamanan nasional.
Keluarga itu ditahan di bawah pengawasan dan observasi medis di rumah sakit Oslo, dan outlet berita Norwegia melaporkan pada hari Senin bahwa perempuan itu akan tetap ditahan setidaknya selama empat minggu lagi.
Pemerintah Norwegia menyarankan bahwa keputusan untuk membawa kembali perempuan tak diidentifikasi itu, yang kini berusia 29 tahun, adalah keputusan yang bersifat kemanusiaan. Salah satu dari dua anaknya laki-laki berusia 5 tahun, dan perempuan berusia 3 tahun, diyakini sakit parah. Tetapi langkah itu telah memicu debat nasional tentang apa yang dikatakan Kementerian Luar Negeri adalah kasus konsuler yang sulit, dan telah mengancam akan menjatuhkan pemerintah.
Keputusan itu disambut dengan tentangan keras dari mitra koalisi pemerintah, partai anti-imigran Progress Party.
Setelah pertemuan darurat pada hari Senin, Progress Party mengatakan bahwa mereka akan menarik diri dari koalisi yang terdiri dari empat partai, tetapi masih akan terus mendukung pemerintah.
Menteri Keuangan Norwegia Siv Jensen berbicara selama konferensi tahunan bursa efek Euronext di Paris, Prancis 14 Januari 2020. [REUTERS / Benoit Tessier]
Seorang juru bicara partai, Jon Engen-Helgheim, mengatakan pekan lalu bahwa ia sangat tidak setuju dengan keputusan untuk membawa pulang perempuan ISIS itu. Dia telah didakwa oleh Polisi Keamanan Norwegia karena "partisipasi dalam organisasi teroris" setelah bergabung dengan Front Al-Nusra dan ISIS. Tuduhan itu dapat dihukum hingga enam tahun penjara dengan hukuman.
"Perempuan ini telah menolak kita," kata Engen-Helgheim. "Dia membenci semua yang kita perjuangkan. Dia bergabung dengan pasukan teror yang mengerikan dan berkontribusi pada penuntutan, pemenggalan kepala, pembakaran dan pembunuhan perempuan, anak-anak dan orang dewasa yang tidak bersalah."
"Kami tidak ingin orang seperti itu di Norwegia, dan kami tentu tidak ingin otoritas Norwegia menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk membawa mereka ke Norwegia," tambahnya.
Dengan kekalahan ISIS dan hilangnya wilayah militan di Timur Tengah, negara-negara di seluruh Eropa harus bergulat dengan kembalinya mereka.
Keputusan Turki untuk membebaskan tahanan ISIS juga telah memaksa negara-negara Eropa Barat untuk menghadapi masalah yang telah lama mereka hindari: apa yang harus dilakukan tentang potensi kembalinya orang-orang Eropa yang teradikalisasi, yang sering kali ditolak negara-negara asal mereka.
Pada November 2019, ada 12.300 orang asing yang ditahan di kamp-kamp di Suriah, termasuk lebih dari 8.700 anak-anak dari lebih dari 40 negara, menurut perkiraan Save the Children. Sebuah laporan dari Washington Institute for Near East Policy menunjukkan angka yang sama.
Persiapan untuk memulangkan perempuan itu ke Norwegia dimulai pada Oktober, menurut pejabat. Sejak Maret 2019, dia ditahan di kamp Al-Hol di timur laut Suriah, bersama dengan ribuan perempuan dan anak-anak lainnya. Empat perempuan lain yang berafiliasi ISIS dari Norwegia tetap di kamp-kamp Suriah.
