Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Donald Trump: Mengapa Saya Dimakzulkan?

image-gnews
Popularitas Presiden Trump Terpuruk
Popularitas Presiden Trump Terpuruk
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump beberapa kali mengatakan ketidakmengertiannya mengapa dirinya menghadapi pemakzulan di Senat pekan ini. 

"Mengapa mereka melakukan ini kepada saya? Saya tidak mengerti mengapa saya dimakzulkan," ujar sumber mengutip pertanyaan Trump kepada orang-orang di sekelilingnya saat berakhir pekan di rumahnya di Mar-a-Lago, seperti dilaporkan CNN.

Trump pun meminta satu tim hukum yang beranggotakan pengacara-pengacara top untuk dapat tampil di televisi untuk membelanya dari pemakzulan.

Tim hukum Trump secara formal telah memberikan tanggapan kepada Senat pada Sabtu malam, 18 Januari 2020, dengan memberikan pandangan singkat mengenai pembelaan Gedung Putih atas pemakzulan Trump.

Senat akan memulai sidang pemakzulan Trump pada hari Selasa, 21 Januari 2020.

Demokrat yang mengajukan pemakzulan Trump ke Senat memberikan ringkasan tentang dua alasan memakzulkan Trump, yakni penyalahgunaan jabatan dan menghambat kerja Kongres.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Presiden Donald J. Trump memanfaatkan kewenangan resminya untuk menekan pemerintah asing untuk mencampuri pemilu Amerika Serikat untuk kepentingan politik pribadinya, dan kemudian berusaha menutupi rencananya dengan menghalangi Kongres menyelidiki kesalahannya," tulis Demokrat.

Menurut Demokrat, Konstitusi memberikan jalan keluar ketika presiden melakukan pelanggaran serius terhadap jabatan, yakni pemakzulan dan pencopotan.

Senat, ujar Demokrat dalam laporan pemakzulan ke Senat, harus menggunakan dua jalan keluar itu demi melindungi pemilu AS tahun 2020, melindungi pemerintahan yang konstitusional, dan menghilangkan ancaman Presiden Trump terhadap keamanan nasional AS.

Tim legal menolak penggunaan dua pasal yang diajukan Demokrat dan menolak penyelidikan pemakzulan yang diajukan DPR AS.

Tim legal presiden Donald Trump mengatakan, dua pasal yang dipakai Demokrat untuk pemakzulan tidak tepat dikaitkan dengan bocornya transkrip telepon Trump dengan presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky pada 25 Juli 2019 dan 21 April 2019, bukan penyalahgunaan kekuasaan. Langkah itu diambil Trump untuk kepentingan nasional.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

16 jam lalu

Koordinator Tim Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Mehbob memberi keterangan kepada wartawan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa 23 Maret 2021. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.


Kecam Serangan Iran, Zelensky Sebut Ukraina Juga Butuh Bantuan seperti Israel

5 hari lalu

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy bertemu dengan Ketua Eksekutif dan Chief Executive Officer Fox Corporation Lachlan Murdoch, di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina, di Kyiv, Ukraina, dalam gambar selebaran yang dirilis 20 November 2023. Layanan Pers/Handout Kepresidenan Ukraina via REUTERS
Kecam Serangan Iran, Zelensky Sebut Ukraina Juga Butuh Bantuan seperti Israel

Zelensky mengecam serangan pesawat tak berawak dan rudal Iran terhadap Israel.


Prabowo Kunjungi SBY di Cikeas, Demokrat: Pertemuan Presiden ke-6 dan ke-8

7 hari lalu

Calon presiden Prabowo Subianto menyambangi Presiden Kelima RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu, 17 Februari 2024. Foto TKN Prabowo-Gibran
Prabowo Kunjungi SBY di Cikeas, Demokrat: Pertemuan Presiden ke-6 dan ke-8

Prabowo bersilaturahmi ke rumah SBY dalam suasana Lebaran.


Trump Tolak Undangan Zelensky, Menilai Tak Pantas Kunjungi Ukraina

8 hari lalu

Kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump pada  malam pemilihan pendahuluan presiden New Hampshire, di Nashua, New Hampshire, AS, 23 Januari 2024. REUTERS/Mike Segar
Trump Tolak Undangan Zelensky, Menilai Tak Pantas Kunjungi Ukraina

Bekas Presiden AS Donald Trump menolak undangan Presiden Volodymyr Zelensky untuk menyambangi Ukraina.


Pengadilan Rusia Tolak Banding Google Atas Denda US$50 Juta Soal Konten Ukraina

9 hari lalu

Logo Google. REUTERS
Pengadilan Rusia Tolak Banding Google Atas Denda US$50 Juta Soal Konten Ukraina

Pengadilan Rusia menolak banding Google Alphabet terhadap denda 4,6 miliar rubel atau sekitar US$49,4 juta terkait konten perang di Ukraina


Rusia Tuduh Ukraina Serang Pembangkit Nuklir Zaporizhzhia Pakai Drone Kamikaze

10 hari lalu

PLTN Zaporizhzhia selama konflik Ukraina-Rusia di luar kota Enerhodar yang dikuasai Rusia di wilayah Zaporizhzhia, Ukraina 4 Agustus 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko
Rusia Tuduh Ukraina Serang Pembangkit Nuklir Zaporizhzhia Pakai Drone Kamikaze

Rusia menuduh Ukraina menyerang pembangkit listrik bertenaga nuklir Zaporizhzhia.


Senat Amerika Serikat Minta Uang Bantuan Rp969 Triliun untuk Ukraina Dikucurkan

10 hari lalu

Pemimpin Minoritas Senat AS Chuck Schumer dan Ketua DPR Nancy Pelosi berbicara kepada media bersama dengan Pemimpin Mayoritas DPR, Steny Hoyer (kiri) dan Senat Minoritas, Dick Durbin (kanan) ketika mereka meninggalkan gedung Sayap Barat setelah bertemu dengan Presiden Donald Trump tentang penutupan sebagian pemerintah AS dan permintaannya untuk dinding perbatasan di Situation Room Gedung Putih di Washington, AS, 9 Januari 2019. [REUTERS / Joshua Roberts]
Senat Amerika Serikat Minta Uang Bantuan Rp969 Triliun untuk Ukraina Dikucurkan

Senat dari Partai Demokrat telah meloloskan proposal pendanaan untuk Ukraina, namun politikus Partai Republik yang belum mau meloloskan.


Tajikistan Bantah Tudingan Rusia bahwa Ukraina Merekrut Warganya sebagai Tentara Bayaran

12 hari lalu

Saidakrami Murodali Rachabalizoda, tersangka penembakan di tempat konser Balai Kota Crocus, duduk di balik dinding kaca kandang terdakwa di pengadilan distrik Basmanny di Moskow, Rusia 24 Maret 2024. REUTERS/Shamil Zhumatov
Tajikistan Bantah Tudingan Rusia bahwa Ukraina Merekrut Warganya sebagai Tentara Bayaran

Tajikistan membantah tuduhan Rusia bahwa kedubes Ukraina di ibu kotanya merekrut warga untuk berperang melawan Rusia


Politikus Golkar dan Demokrat Sebut UU MD3 Belum Tentu Direvisi Meski Masuk Prolegnas

14 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 April 2024. Rapat Paripurna tersebut menyetujui 7 calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masa jabatan periode 2024-2029 dan pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Politikus Golkar dan Demokrat Sebut UU MD3 Belum Tentu Direvisi Meski Masuk Prolegnas

Revisi UU MD3 disebut tidak tentu terjadi. Setiap tahun masuk prolegnas prioritas DPR.


Pilkada 2024, Demokrat Prioritaskan Kader Internal

15 hari lalu

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Partai Demokrat Herman Khaeron ihwal TPN KIM  di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin, 23 Oktober 2023. TEMPO/Tika Ayu
Pilkada 2024, Demokrat Prioritaskan Kader Internal

Partai Demokrat memastikan akan memprioritaskan kader sendiri dalam Pilkada 2024.