PM Mahathir Mohamad Bilang Siap Mundur Sekarang Jika ...

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim. asianaffairs.in

    Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim. asianaffairs.in

    TEMPO.COKuala Lumpur – Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan siap menyerahkan posisinya sebagai kepala pemerintahan jika Dewan Presiden Pakatan Harapan memintanya.

    “Saya kira ini akan diputuskan oleh empat partai secara bersama soal apakah mereka ingin saya turun atau tidak,” kata Mahathir seperti dilansir The Star pada Selasa, 14 Januari 2020.

    Mahathir melanjutkan,”Sejauh yang saya pahami, jika mereka ingin saya turun maka saya akan turun sekarang.”

    Mahathir, 93 tahun, mengatakan ini seusai menjadi pembicara di sebuah forum mengenai integritas perbankan. Dia memenangkan posisi PM Malaysia dengan mengalahkan Najib Razak pada pemilu 2018.

    Dia diusung koalisi empat partai yang bergabung dalam koalisi Pakatan Harapan, yang terdiri dari Partai Keadilan Rakyat, Partai Pribumi Bersatu, dan dua partai kecil lain.

    Mahathir menanggapi ini sebagai respon atas permintaan dari sejumlah orang anggota DPR PKR, yang memintanya menyerahkan posisi PM kepada Anwar Ibrahim pada Mei 2020. Anwar merupakan Presiden dari Partai Keadilan Rakyat.

    Sebelum ini, Mahathir telah mengatakan akan menyerahkan tampuk kepemimpinan ke Anwar Ibrahim tapi sebelum di Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, yang akan digelar di Kuala Lumpur pada November 2020.

    Rencana suksesi kepemimpinan dari Mahathir ke Anwar Ibrahim telah disepakati oleh Pakatan Harapan sebelum digelarnya pemilu ke 14 pada Mei 2018.

    Anwar Ibrahim pernah menjadi deputi PM Malaysia saat Mahathir berkuasa sebelumnya. Namun, koalisi keduanya pecah dengan adanya kasus pelecehan seksual yang mengenai Anwar Ibrahim.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.