Gorbachev Minta Serangan ke Afganistan Dihentikan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev mendesak pemerintah AS untuk menghentikan serangan ke Afganistan sesegera mungkin. Ia juga meminta agar AS tidak menggunakan cara kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Demikian ditegaskan Gorbachev seperti dikutip Kantor Berita AFP dari Harian El Mundo, Spanyol, Minggu (28/10).

    Gorbachev, yang pada 1989 menarik pasukan militer Uni Soviet dari Afganistan, setelah bertempur selama 10 tahun, kepada Harian El Mundo bahwa aksi militer ke Afganistan adalah cara yang tepat untuk memerangi terorisme yang berbasis di negara tersebut. “Tapi, adalah suatu kesalahan jika ia (Bush) menggunakan cara tersebut sebagai suatu penyelesaian masalah AS dengan Afganistan. Saya berharap tidak ada lagi aksi-aksi militer seperti itu,”tandasnya.

    Ia juga menambahkan, penting bagi AS untuk menghentikan serangan tersebut. Gorbachev mengemukakan itu dengan alasan, “merujuk dari pengalaman saya memimpin ‘invasi’ ke Afganistan.” Namun ia tak merinci apa alasan dia ketika itu. Rezim Afganistan tumbang pada 1978 dimana Uni soviet menjadi ‘dalang’ bagi kejatuhan rezim Afganistan.

    Tahun berikutnya, pemimpin militer Leonid Brezhnev menginstruksikan pasukan Soviet memasuki negara miskin Asia Selatan itu. Sepuluh tahun kemudian, sekitar 115 ribu anggota pasukan militer Uni Soviet ditarik mudur berdasarkan perintah Gorbachev, yang di kala itu diangkat menjadi Presiden sekaligus dianggap sebagai tokoh reformis Uni Soviet. Dia memerintahkan mundur setelah mengetahui sekitar 15 ribu personel militer tewas dalam 10 tahun peperangan.

    Pemerintahan Rusia saat ini mendukung penyerangan AS ke Afganistan. Baik pemerintah AS maupun Rusia menginginkan pemerintahan baru Afganistan yang bersahabat menggantikan rezim Taliban di Afganistan. (Sri Wahyuni-Tempo News Room)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.