Hadapi Amerika Serikat, Iran Siap Lanjutkan Program Nuklir

TEMPO.CO, Jakarta -  Iran mengumumkan tidak lagi terikat dengan perjanjian nuklir Iran 2015 dengan negara-negara dunia setelah Jenderal Garda Revolusi Iran tewas dalam serangan drone AS Jumat kemarin.

Pengumuman hari Minggu akan membuat Iran mengabaikan ketentuan utama perjanjian yang membatasi bahan yang bisa digunakan untuk membuat senjata atom atau senjata nuklir.

Dikutip dari Al Jazeera, 6 Januari 2020, Iran menegaskan dalam siaran televisi negara bahwa mereka tetap terbuka untuk negosiasi dengan mitra Eropa.

Kesepakatan nuklir Iran sempat goyah ketika AS keluar. Akibatnya, Iran tidak bisa menjual minyak mentahnya di luar negeri karena sanksi AS.

Iran juga mengatakan tidak mundur dari janji sebelumnya bahwa mereka tidak akan mencari senjata nuklir.

Namun, pengumuman tersebut merupakan ancaman proliferasi nuklir paling jelas yang pernah dibuat oleh Iran sejak Presiden Donald Trump secara sepihak menarik diri dari perjanjian pada Mei 2018.

Ini juga semakin meningkatkan ketegangan regional, karena musuh lama Iran, Israel telah berjanji untuk tidak pernah mengizinkan Iran membuat senjata nuklir.

Ribuan orang di Irak berkabung atas kematian pemimpin pasukan elit Iran, Jenderal Qassem Soleimani pada Sabtu, 4 Januari 2020. [ZBC NEWS]

Pengumuman itu dikeluarkan pada Ahad malam setelah seorang pejabat Iran lainnya mengatakan akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah yang lebih keras atas pembunuhan AS terhadap Jenderal Qassem Soleimani pada Jumat.

TV pemerintah Iran mengutip pernyataan pemerintah Presiden Hassan Rouhani yang mengatakan negara itu tidak akan mematuhi pembatasan pengayaannya, jumlah uranium yang diperkaya yang ditimbun dan penelitiannya, serta pengembangan dalam kegiatan nuklirnya.

"Pemerintah Republik Islam Iran dalam pernyataannya mengumumkan langkah kelima dan terakhirnya dalam mengurangi komitmen Iran di bawah JCPOA," kata seorang penyiar TV negara, menggunakan akronim untuk kesepakatan itu. "Republik Islam Iran tidak lagi menghadapi batasan dalam operasi."

Laporan tidak menguraikan sejauh mana tingkat yang akan dicapai Iran dalam program nuklirnya.

Badan Energi Atom Internasional, pengawas PBB yang mengamati program Iran, tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Namun, Iran mengatakan bahwa kerjasamanya dengan IAEA akan berlanjut seperti sebelumnya.

Iran telah membuka kembali fasilitas UF6 di provinsi tengah Isfahan yang ditutup pada 2009 karena kurangnya "kue kuning", bahan baku yang digunakan untuk pengayaan nuklir.[Tehrantimes]

Kesepakatan nuklir, yang ditandatangani pada 2015 oleh Iran, AS, Inggris, Prancis, Jerman, Cina, dan Rusia, melarang aktivitas nuklir di Fordow, sebuah fasilitas yang berlokasi di dekat kota Qom dan membatasi tingkat kemurnian uranium yang dapat diperkaya pada tingkat 3,67 persen, tingkat yang sesuai untuk pembangkit listrik sipil dan jauh di bawah ambang batas persen persen senjata nuklir.

Sebelum kesepakatan itu, Iran menggunakan Fordow untuk memperkaya uranium hingga 20 persen kemurnian fisil. Para pejabat mengatakan Teheran dapat kembali memperkaya uranium hingga 20 persen, tetapi saat ini tidak perlu.

Sementara New York Times melaporkan, Presiden Trump memperingatkan Iran bahwa Amerika Serikat telah mengunci 52 target di Iran, termasuk situs budaya.

Situs-situs itu, katanya, mewakili 52 sandera Amerika yang ditahan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran selama Revolusi Islam tahun 1979.

Di tengah kemarahan di Iran, Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif menyatakan bahwa menargetkan situs budaya adalah kejahatan perang. Dia juga meramalkan bahwa "akhir kehadiran jahat AS di Asia Barat telah dimulai."

Trump mengatakan bahwa pembunuhan Jenderal Suleimani pada hari Jumat bertujuan untuk mencegah perang.

Namun sebaliknya, pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani membuat Iran murka dan menyerukan perang Jihad melawan Amerika Serikat.