Eks Menteri Hukum Korea Selatan Dituntut dalam Kasus Suap

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum Korea Selatan, Cho Kuk, kiri, mengundurkan diri. sumber: aljazeera.com

    Menteri Hukum Korea Selatan, Cho Kuk, kiri, mengundurkan diri. sumber: aljazeera.com

    TEMPO.COSeoul – Jaksa penuntut Korea Selatan mendakwa bekas menteri Hukum, Cho Kuk, dengan belasan dakwaan termasuk suap.

    Ini terjadi dua bulan sejak Cho mundur setelah terkena skandal yang melibatkan investasi keluarga dan fasilitas masuk universitas untuk anak-anaknya.

    Kantor Jaksa Penuntut Distrik Pusat Seoul mendakwa Cho dan istrinya pada Selasa pagi terkait kegiatan investasi dan penggunaan posisi mereka untuk mendapatkan kemudahan bagi anak-anaknya agar bisa masuk universitas.

    “Cho menghadapi belasan dakwaan termasuk suap, pemalsuan dokumen, manipulasi bukti, dan pelanggaran hukum etika layanan publik,” begitu dilansir Reuters pada Selasa, 31 Desember 2019.

    Istri Cho yaitu Chung Kyung-shim juga ikut dituntut dalam kasus ini. Meski menjalani persidangan di pengadilan, Cho tetap bebas dan tidak ditahan. Chung, yang juga seorang profesor di universitas, ditangkap ada Oktober 2019 dengan tuntutan yang sama.

    Tuntutan hukum terhadap Cho ini menjadi kejatuhan karir bagi seorang bintang ahli hukum, yang dikenal dengan pemikiran progresifnya.

    Dia juga dikenal sebagai pembantu utama Presiden Moon Jae-in sebelum dipercaya sebagai menteri Hukum.

    Cho Kuk, Menteri Kehakiman Korea Selatan, terseret dalam dugaan korupsi yang melibatkan anggota keluarganya. Sumber: Reuters/straitstimes.com

    Moon Jae-in menjadi Presiden Korea Selatan pada 2017 dan berjanji membersihkan korupsi.

    Ini terjadi setelah puluhan ribu warga Seoul turun ke jalan selama berpekan-pekan melakukan aksi protes yang membuat Presiden Park Geun-hye terkena pemakzulan. Moon menggantikan Park sebagai Presiden Korea Selatan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 283 Jenazah Dikuburkan dengan SOP Covid-19 di DKI Jakarta

    Anies Baswedan menyebut Dinas Kehutanan dan Pertamanan telah mengubur 283 jenazah dengan SOP Covid-19. Jumlah penguburan melonjak pada Maret 2020.