Proyeksi 2020: Donald Trump Bersiap Hadapi Vonis di Sidang Senat

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden AS Donald Trump saat akan melakukan perjalanan kampanye ke Michigan dari Gedung Putih di Washington, 18 Desember 2019. Pemakzulan akan membutuhkan mayoritas dua pertiga dalam 100 anggota Senat. REUTERS/Kevin Lamarque

    Presiden AS Donald Trump saat akan melakukan perjalanan kampanye ke Michigan dari Gedung Putih di Washington, 18 Desember 2019. Pemakzulan akan membutuhkan mayoritas dua pertiga dalam 100 anggota Senat. REUTERS/Kevin Lamarque

    TEMPO.CO, Jakarta - Karir politik Presiden Donald Trump diujung tanduk ketika DPR AS dengan suara mayoritas sepakat untuk memakzulkan dirinya pada 18 Desember 2019. Donald Trump mencatat sejarah karena menjadi presiden ketiga Amerika Serikat yang dimakzulkan.

    Awal tahun 2020 akan menjadi hari-hari yang berat untuk kepresidenan Trump, seiring Demokrat membuka lobi politik dan hukum agar Trump bisa dimakzulkan di sidang Senat pada Januari.

    Berikut sekilas skandal Trump sebelum putusan pemakzulan 18 Desember.

    Pada awal September, pengaduan whistleblower yang diajukan oleh anggota komunitas intelijen mengatakan bahwa pada panggilan telepon 25 Juli dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Trump menggunakan wewenang kepresidenannya untuk meminta campur tangan dari negara asing untuk pilpres AS 2020, dikutip dari Business Insider.

    Transkrip percakapan telepon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy. Sumber: reuters.com

    Keluhan whistleblower merinci bagaimana Trump menekan pemerintah Ukraina untuk menyelidiki mantan Wakil Presiden Joe Biden dan putranya beberapa hari setelah menahan paket bantuan militer hampir US$ 400 juta atau Rp 5,57 trilun.

    Menurut konstitusi Amerika Serikat, adalah pelanggaran besar jika menggunakan campur tangan asing untuk kepentingan politik dalam negeri.

    Demokrat melihat skandal ini sebagai peluang pemakzulan Trump, setelah gagal lewat penyelidikan Robert S. Mueller.

    Dikutip dari Los Angeles Times, 19 Desember 2019, Klausul dalam Konstitusi Amerika Serikat Pasal II ayat 4 mengatakan, "Presiden, Wakil Presiden dan semua Pejabat Sipil Amerika Serikat, bisa dipecat dari jabatannya dengan pemakzulan sebagai hukuman atas Pengkhianatan, Penyuapan, atau Kejahatan Tinggi dan Pelanggaran Berat lainnya.

    Pada 18 Desember, DPR AS yang dikuasai Demokrat, mengesahkan dua pasal pemakzulan: tentang tuduhan Trump menggunakan wewenang kepresidennya untuk meminta negara asing campur tangan dalam politik dalam negeri AS, dan menuduh Trump merintang proses peradilan dalam penyelidikan Kongres.

    Menurut Reuters, tidak ada presiden dalam 243 tahun sejarah Amerika Serikat yang dicopot dari jabatannya melalui pemakzulan. Pemakzulan akan membutuhkan mayoritas dua pertiga dalam 100 anggota Senat, yang berarti setidaknya 20 anggota Partai Republik harus bergabung dengan Demokrat dalam pemungutan suara melawan Trump. Sejauh ini tidak ada yang mengindikasikan mereka akan melakukannya.

    Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, telah memperkirakan "tidak ada kesempatan" Senat akan memvonis Donald Trump.

    Ketua DPR AS Nancy Pelosi memegang palu saat ia memimpin Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump di Capitol Hill di Washington, AS, 18 Desember 2019.[REUTERS / Jonathan Ernst]

    Baru-baru ini dalam laporan Reuters 30 Desember, Senator Republik John Kennedy, yang sering menjadi pembela Presiden Donald Trump, mengatakan pada Ahad bahwa tidak ada aturan nyata tentang bagaimana Senat AS harus menjalankan persidangan pemakzulan, dan bahwa majelis dapat memilih untuk mendengarkan saksi dan bukti.

    "Ketika sampai pada pemakzulan, aturannya adalah bahwa sebenarnya tidak ada aturan substantif," kata Kennedy kepada CNN "State of the Union."

    Akibatnya, katanya, ada banyak langkah yang bisa diambil Senat, termasuk membentuk komite untuk mendengar bukti dalam kasus ini.

    Senat yang diisi mayoritas Republik diperkirakan akan mengadakan sidang pemakzulan awal tahun depan, setelah Ketua DPR Nancy Pelosi mengirimkan pasal-pasal pemakzulan ke majelis.

    Konstitusi AS tidak memiliki pedoman terperinci tentang proses tersebut, kata Kennedy. "Ini bukan pengadilan pidana," kata Kennedy, menambahkan tidak ada standar pembuktian dan tidak ada aturan pembuktian.

    Senator belum dapat menyetujui apakah akan mengizinkan saksi. Partai Republik memiliki mayoritas 53 kursi di Senat, di mana 51 suara diperlukan untuk melewati serangkaian aturan untuk persidangan Trump, sehingga Partai Republik tidak mampu mengalihkan banyak pembelot.

    Pemimpin Senat dari Partai Republik Mitch McConnell mengatakan dia ingin mendengar kesaksian dan mengajukan pertanyaan sebelum memutuskan apakah akan menerima saksi. McConnell mengatakan bulan ini dia berkoordinasi total dengan Gedung Putih mengenai pemakzulan Trump, dan mengatakan dia bukan juri yang tidak memihak.

    Demokrat dan Gedung Putih masih susun strategi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.