Kaleidoskop 2019, Isu Penahanan Etnis Uighur Masuk Senat Amerika

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga Hong Kong berunjuk rasa membela warga etnis minoritas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina pada Ahad, 22 Desember 2019. Reuters

    Warga Hong Kong berunjuk rasa membela warga etnis minoritas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina pada Ahad, 22 Desember 2019. Reuters

    TEMPO.CO, Jakarta - Isu penahanan sekitar dua juta warga etnis minoritas Uighur di sejumlah kamp konsentrasi di Provinsi Xinjiang, Cina, semakin menjadi perhatian dunia internasional.

    Terlebih setelah DPR Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Kebijakan Hak Asasi Manusia Uighur pada 3 Desember 2019.

    UU itu berisi rekomendasi sanksi terarah pemerintah AS terhadap pejabat pemerintah Cina dan pejabat Partai Komunis Cina. Ada juga rekomendasi pelarangan penjualan produk AS ke agen pemerintah di Xinjiang.

    Pada 2020, UU ini masih harus mendapatkan pengesahan dari Senat AS sehingga pemerintah AS bisa mengambil langkah tegas terhadap pemerintah Cina.

    Pemerintah Cina bereaksi dengan menyebut UU itu sebagai upaya pencemaran nama baik atas upaya negara komunis ini melakukan upaya kontra-terorisme dan deradikalisasi. Cina menyebut ada gerakan separatisme dan terorisme di Xinjiang.

    Pasca keluarnya UU ini, gubernur Xinjiang mengatakan warga Uighur yang mengikuti kamp edukasi telah lulus dan bisa berpergian secara bebas. Selama ini Komisi Tinggi HAM PBB telah meminta akses langsung untuk mengecek kondisi di lapangan kepada pemerintah Cina karena mendapat berbagai laporan negatif soal program itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Wuhan Menjangkiti Kapal Pesiar Diamond Princess

    Jumlah orang yang terinfeksi virus korona Wuhan sampai Minggu, 16 Februari 2020 mencapai 71.226 orang. Termasuk di kapal pesiar Diamond Princess.