TEMPO.CO, Hanoi - Seorang bekas menteri Komunikasi di Vietnam dijatuhi hukuman seumur hidup karena menerima uang suap bernilai puluhan miliar.
Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberantas korupsi terutama di kalangan pejabat.
Nguyen Bac Son dijatuhi hukuman ini bersama mantan deputinya Truong Minh Tuan karena menerima uang suap US$3.2 juta atau sekitar Rp44.6 miliar.
Suap ini diterima pada 2015 terkait izin pembelian sebuah perusahaan televisi oleh perusahaan telekomunikasi negara Mobifone. Nilai kerugian dari transaksi ini US$300 juta atau sekitar Rp4.2 triliun.
Proses persidangan berjalan selama dua pekan bagi kedua pejabat ini, yang pernah menjadi anggota dari Partai Komunis Vietnam yang berkuasa, seperti dilansir media setempat Tuoi Tre.
Son menjabat sebagai menteri Komunikasi pada 2011 – 2016 dan mendapat hukuman penjara seumur hidup.
Sedangkan Tuan, yang menjabat sebagai deputi lalu menteri Komunikasi menggantikan Son hingga diberhentikan pada Juli 2019 mendapat hukuman 14 tahun penjara.
“Perilaku keduanya menimbulkan opini buruk di masyarakat dan menyebabkan kerugian besar bagi negara,” begitu dilansir media Vietnam Tuoi Tre.
Meskipun transaksi pembelian stasiun televisi itu ini tidak pernah terjadi, pengadilan menetapkan negara dirugikan sekitar US$300 juta.
Kedua pejabat, seperti dilansir Channel News Asia, mengaku bersalah atas tindakannya. Son mengaku bersalah dan meminta keringanan hukuman. Sedangkan Tuan mengaku merasa malu dengan tindakan dan kesalahannya.
Jaksa penuntut sempat berencana mengajukan tuntutan hukuman mati kepada Son. Namun, Son mengembalikan uang suap itu sehingga mendapat keringanan tuntutan.
Kedua pejabat ini mendapat uang suap dari Pham Nhat Vu, yang merupakan direktur dari stasiun televisi Audio Visual Global. Vu dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Sedangkan 11 orang terdakwa lainnya dijatuhi hukuman penjara antara dua hingga 23 tahun.
Vu memiliki saudara lelaki bernama Pham Nhat Vuong, yang merupakan orang terkaya di Vietnam. Dia memiliki konglomerasi dari mulai resor wisata, pertanian, sekolah, pusat perbelanjaan dan perusahaan mobil.
Vietnam mulai melakukan transisi ke pola pemerintahan garis keras ultra konservatif sejak 2016. Sejak itu, pemerintah mulai melakukan kampanye anti-korupsi yang berhasil menangkap dan menghukum belasan pejabat senior, bankir dan pengusaha.
Vietnam merupakan salah satu negara di Asia dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Namun, negara ini mengalami masalah korupsi dan menempati peringkat 117 dari 180 negara dalam indeks korupsi.
