Pemerintah Cina Mau Susun Ulang Kitab Suci Agar Sejalan Komunisme

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Cina dilaporkan mau menulis ulang Injil, Alquran, dan semua teks suci agama besar lain di Cina, agar sejalan dengan nilai-nilai sosialisme.

Edisi baru kitab suci tidak boleh mengandung konten apa pun yang bertentangan dengan kepercayaan Partai Komunis Cina, menurut seorang pejabat tinggi partai, dikutip dari laporan Daily Mail, 24 Desember 2019. Paragraf yang dianggap salah oleh sensor akan diubah atau diterjemahkan kembali.

Meskipun Injil dan Alquran tidak disebutkan secara khusus, Partai Komunis Cina menyerukan "evaluasi komprehensif agama klasik yang ada bertujuan mengubah konten yang tidak sesuai dengan kemajuan zaman".

Menurut The Sun, laporan mengatakan bahwa Cina ingin teks-teks suci semua agama besar ditinjau kembali dan menyesuaikannya dengan "era Presiden Xi Jinping".

Cina secara resmi mengakui semua agama tetapi melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik keagamaan.

Beijing menyoroti bahwa perumpamaan Yesus Kristus harus sejalan dengan Partai Komunis. Namun, Injil dan Alquran bukan satu-satunya kitab suci yang akan ditinjau. Semua teks suci dari agama besar, termasuk Sutra Buddha, akan ditinjau sesuai dengan kampanye Sinofikasi.

Perintah itu diberikan pada bulan November selama pertemuan yang diadakan oleh Komite Urusan Etnis dan Agama Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina, yang mengawasi masalah etnis dan agama di Cina.

Sekelompok 16 pakar, tokoh dan perwakilan agama yang berbeda dari Komite Sentral Partai Komunis Cina menghadiri konferensi bulan lalu, menurut Kantor Berita Xinhua.

Pertemuan tersebut diawasi oleh Wang Yang, Ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina.

Wang menekankan bahwa otoritas agama harus mengikuti instruksi Presiden Xi Jinping dan menafsirkan ideologi agama yang berbeda sesuai dengan 'nilai-nilai inti Sosialisme' dan 'syarat dengan zaman', menurut laporan surat kabar Prancis Le Figaro.

Wang mendesak para pejabat untuk membangun sistem keagamaan dengan karakteristik Cina. Para pejabat setuju dengan arahan Wang dan mengklaim bahwa dengan mengevaluasi kembali buku-buku agama, maka akan mencegah pemikiran ekstrem dan ide-ide sesat yang mengikis negara.

Puluhan umat Kristen hadir dalam Misa Malam Natal di sebuah gereja Katolik di Shanghai, Cina pada tanggal 24 Desember 2017. REUTERS/Aly Song

Pertemuan November berlangsung ketika Cina menghadapi kritik global atas kebijakannya terhadap agama, terutama di Xinjiang.

Dokumen yang bocor menunjukkan bagaimana pemerintah Cina menjalankan sistem pusat pendidikan ulang untuk mengindoktrinasi orang-orang Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.

Dokumen-dokumen itu, yang mencakup pedoman untuk mengoperasikan pusat-pusat penahanan dan instruksi bagaimana menggunakan teknologi untuk menargetkan orang, mengungkapkan bahwa kamp-kamp di Xinjiang bukan untuk pelatihan kerja sukarela, seperti yang diklaim Beijing.

Para pakar dan aktivis PBB mengklaim bahwa setidaknya satu juta etnis Uighur dan Muslim lainnya ditahan di pusat-pusat penahanan di wilayah tersebut.

Mantan tahanan mengklaim bahwa Muslim dipaksa makan daging babi dan berbicara bahasa Mandarin di kamp-kamp tersebut.

Setelah awalnya menyangkal keberadaan kamp, Cina mengakui telah membuka pusat pendidikan kejuruan di Xinjiang yang bertujuan mencegah ekstremisme dengan mengajarkan bahasa Mandarin dan keterampilan kerja. Dewan Negara Republik Rakyat Cina telah menerbitkan tiga white paper atau laporan resmi untuk merespons kritik dunia atas isu Uighur di Xinjiang. Laporan tersebut menegaskan bahwa kamp adalah fasilitas kejuruan sebagai bagian dari upaya mencegah terorisme dan separatisme Uighur.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada bulan November bahwa dokumen yang bocor membuktikan bahwa otoritas Cina terlibat dalam penindasan masif dan sistemik terhadap Muslim dan minoritas lainnya.

Kementerian luar negeri Cina menyangkal. Juru bicara kementerian luar negeri Cina Geng Shuang pada Senin menuduh beberapa media mencoreng upaya kontra-terorisme dan anti-ekstremisme Cina di Xinjiang.

Kepada The Guardian, Kedutaan besar Cina di London membantah ada dokumen semacam itu dan mengatakan dokumen itu adalah fabrikasi murni dan berita palsu.