Pada November 2014, Xinjiang mengadopsi undang-undang anti-terorisme, yang pertama yang menargetkan ekstremisme agama. Sejak itu, para aktivis hak asasi manusia melaporkan bahwa jumlah orang yang ditangkap telah meningkat.
Kehadiran polisi bertambah (2016)
Pejabat Partai Komunis Cina dan mantan prajurit Chen Quanguo pindah ke Xinjiang setelah pemerintahan lima tahun di Tibet dan secara dramatis meningkatkan langkah-langkah keamanan di wilayah tersebut.
Kamp pelatihan untuk memerangi ekstremisme (2017)
Undang-undang anti-ekstremisme yang disetujui oleh pemerintah Xinjiang pada Maret 2017, yang melarang orang untuk menumbuhkan jenggot panjang dan mengenakan kerudung di depan umum. Undang-undang ini juga secara formal mengadopsi penggunaan pusat pelatihan untuk memerangi ekstremisme.
Kamera keamanan dipasang di pintu masuk Masjid Id Kah selama perjalanan yang diorganisir pemerintah di Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, Cina, 4 Januari 2019. [REUTERS / Ben Blanchard]
Pengawasan meluas (2017)
Pada April Pemerintah Cina memperluas pengawasannya terhadap orang-orang Uighur, dengan kamera-kamera baru, pos-pos pemeriksaan dan peningkatan patroli polisi di daerah-daerah yang sebagian besar penduduknya adalah warga Uighur. Langkah-langkah baru termasuk menahan hingga 1 juta warga Uighur di "pusat pelatihan politik" atau kamp pendidikan di Xinjiang.
Tingkat penahanan meningkat secara dramatis. Puluhan kamp pendidikan ulang bertambah hampir tiga kali lipat antara April 2017 dan Agustus 2018, menurut investigasi Reuters.
PBB mengutuk penahanan massal (2018)
Pada Agustus, Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial menyerukan Cina untuk mengakhiri penahanan orang-orang Uighur. Pemerintah Cina menyangkal tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di kamp-kamp dan menggambarkan fasilitas sebagai pusat kejuruan bagi para penjahat yang dihukum karena pelanggaran ringan.
Penghuni pusat pelatihan pendidikan vokasi kota Hotan menari saat kunjungan wartawan dan pejabat di Hotan, Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, Cina, Sabtu, 5 Januari 2019. Kunjungan ini diorganisir oleh pemerintah Cina pasca kabar tindakan pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur. REUTERS/Ben Blanchard
Cina membela kamp Xinjiang (2018)
Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita resmi Cina Xinhua pada Oktober, ketua pemerintahan Xinjiang, Shohrat Zakir, menggambarkan kamp-kamp tersebut sebagai pusat pelatihan yang manusiawi, dengan tujuan mengapuskan lingkungan yang bisa menumbuhkan terorisme dan ekstremisme agama.
Penahanan berlanjut (2019)
Pada Juli Pemerintah Cina mengklaim sebagian besar warga Uighur telah dibebaskan dari kamp. Laporan menunjukkan fasilitas masih beroperasi.
AS mengeluarkan sanksi (2019)
Amerika Serikat memberlakukan pembatasan visa pada pejabat Cina yang diyakini terkait dengan penahanan kelompok minoritas Muslim di Xinjiang pada Oktober. Ada juga tindakan terhadap 28 entitas (termasuk perusahaan komersial) yang terlibat dalam kampanye pengawasan, penahanan, dan penindasan Cina.
Cina mengatakan kamp-kamp itu adalah alat yang efektif dalam memerangi terorisme dan tidak melanggar kebebasan beragama.
"Karena tindakan telah diambil, tidak ada satu pun insiden teroris dalam tiga tahun terakhir. Xinjiang kembali berubah menjadi daerah yang makmur, indah dan damai," menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor pers kedutaan besar Cina di Inggris.
Cina juga membantah keaslian dokumen-dokumen Xinjiang yang bocor, menyebutnya fabrikasi murni dan berita palsu.
Dokumen yang disebut merujuk pada White Paper resmi di mana pemerintah Cina menggambarkan tujuan kamp untuk memberikan bantuan dan rehabilitasi bagi warga Uighur yang terlibat dalam kegiatan terorisme atau ekstremisme.
