TEMPO.CO, Jakarta - Pejabat senior Hong Kong mengatakan demonstrasi berbulan-bulan telah menyebabkan masa depan ekonomi Hong Kong suram.
Dua pejabat senior mengatakan pertumbuhan yang menyusut, lebih banyak pekerjaan yang hilang, dan perusahaan-perusahaan yang pindah ketika kerusuhan sosial dan perang dagang AS-Cina terus menghantam mereka, akan menjadi mimpi buruk bagi Hong Kong.
Dalam wawancara dengan South China Morning Post, yang diterbitkan pada 23 Desember 2019, ketua Dewan Eksekutif Hong Kong Bernard Chan mengatakan masalah geopolitik yang kompleks, termasuk pemilihan presiden bulan depan di Taiwan, akan memengaruhi masa depan ekonomi Hong Kong.
Sekretaris Perdagangan dan Pengembangan Ekonomi Edward Yau Tang-wah juga mengatakan ada dua badai yang menghantam Hong Kong, yakni kerusuhan dan perang dagang di luar negeri, di mana keduanya telah meenjatuhkan 3 persen produk domestik bruto Hong Kong.
"Kami dilanda masalah buruk, tapi itu bukan akhir dunia," kata Yau. "Bisa dikatakan kita belum keluar dari hutan. Saya dapat melihat dua topan ini menghantam kita: satu adalah perang dagang yang setidaknya mereda, tetapi kerusuhan lokal, kita perlu mengatasinya sendiri; pemerintah Hong Kong dan masyarakat luas."
Ketua Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam bereaksi ketika anggota parlemen meneriakkan slogan, mengganggu pidato kebijakan tahunannya di Dewan Legislatif di Hong Kong, Cina, 16 Oktober 2019. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Protes anti-pemerintah yang melanda Hong Kong sejak Juni, dikombinasikan dengan perang dagang dan berlakunya Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong di AS pada bulan November telah menciptakan perasaan tidak nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Presiden Xi Jinping menyebut situasi ini paling kritis dan rumit sejak Hong Kong kembali ke pangkuan Cina pada tahun 1997.
Ketika Kepala Eksekutif Carrie Lam Cheng Yuet-ngor melakukan perjalanan ke Beijing untuk kunjungan tugas tahunannya pekan lalu, Perdana Menteri Li Keqiang mengatakan kepadanya bahwa ia harus menghentikan protes, dan menangani konflik dan masalah yang mengakar dalam pembangunan sosial-ekonomi kota.
Chan mengakui ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan, tidak terkecuali soal perumahan dan kesenjangan antara kaum kaya dan miskin di Hong Kong.
"Setelah enam bulan kerusuhan, jelas kami memiliki masalah struktural yang perlu kami atasi," kata Chan. "Ini adalah masalah yang berakar dalam yang tidak ditangani: kesenjangan perumahan dan keterjangkauan."
Dia mengatakan pemerintah Lam juga harus menangani masalah seputar integrasi ekonomi dan sosial dengan Cina.
Statistik pemerintah terbaru menunjukkan lebih dari 1,4 juta warga Hong Kong, atau satu dari setiap lima orang, hidup di bawah garis kemiskinan tahun lalu, angka tertinggi dalam satu dekade.
Sementara Hong Kong berada di peringkat pertama untuk properti termahal di dunia selama sembilan tahun berturut-turut hingga 2018 oleh konsultan riset International Demability Affordability Survey. Bahkan orang yang ingin menyewa flat bersubsidi harus menunggu rata-rata 5,4 tahun, lebih lama dari yang dijanjikan tiga tahun.
Masalah-masalah lain yang membutuhkan perhatian mendesak pemerintah termasuk perpecahan dalam masyarakat, kata Chan. Dia mengakui bahwa putusnya kepercayaan antara pengunjuk rasa dan polisi tidak akan membaik dalam jangka pendek.
Dengan PDB menyusut pada level terbesar dalam satu dekade, Chan mengatakan ketidakpastian ekonomi dapat memaksa perusahaan untuk memindahkan kegiatan mereka di tempat lain, sementara Yau memperingatkan lebih banyak kemungkinan kehilangan pekerjaan di bulan-bulan mendatang.
Pengangguran di industri terkait pariwisata mencapai tertinggi tiga tahun 5,2 persen dalam tiga bulan hingga November. Tingkat pengangguran di Hong Kong untuk sektor makanan dan minuman melonjak menjadi 6,2 persen dari September hingga November, tertinggi dalam lebih dari delapan tahun.
