TEMPO.CO, Jakarta - Pada Sabtu Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menunjuk Manuel Marrero Cruz sebagai perdana menteri pertama setelah 43 tahun.
Marrero menjabat sebagai menteri pariwisata Kuba selama hampir 16 tahun dan diangkat sebagai perdana menteri untuk masa jabatan lima tahun, menurut kantor berita pemerintah Kuba, ACN, dikutip dari CNN, 22 Desember 2019.
Marrero adalah seorang kolonel di angkatan bersenjata Kuba sebelum ditugaskan memimpin industri pariwisata negara, yang menyediakan mata uang kartal yang sangat dibutuhkan untuk pulau yang dikelola komunis itu.
Perdana menteri baru Kuba, Manuel Marrero Cruz.[REUTERS]
Fidel Castro adalah perdana menteri terakhir negara itu. Dia memegang jabatan itu dari tahun 1959 hingga Desember 1976, ketika dia mengambil gelar presiden Dewan Negara, sebuah jabatan yang menggantikan jabatan presiden dan perdana menteri.
Fidel Castro dan saudaranya Raúl Castro memegang jabatan presiden bersama dengan posisi tertinggi Kuba lainnya, seperti pemimpin Partai Komunis, hingga tahun ini, menurut Daily Mail.
Raul Castro mengundurkan diri ketika presiden dan konstitusi baru membagi tanggung jawab presiden antara pengganti Castro, Miguel Diaz-Canel, dan jabatan baru perdana menteri.
EN INFOGRAFÍA: #PrimerMinistro, Viceprimeros Ministros y Secretario del Consejo de Ministros designados por la Asamblea Nacional del #PoderPopular de #Cuba . #CubaSocialista pic.twitter.com/iRrmbn9njy
— Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) December 21, 2019
Penunjukan Marrero dengan suara bulat disahkan oleh 594 wakil Majelis Nasional Kuba selama pertemuan tahunan akhir tahun Majelis. Mayoritas absolut Parlemen diperlukan untuk penunjukan itu, kata ACN.
Wakil perdana menteri dan anggota Dewan Menteri lainnya diangkat pada sesi hari Sabtu.
Diaz-Canel tetap menjadi kepala negara dan Raul Castro tetap menjadi sekretaris pertama Partai Komunis, tempat kekuasaan sesungguhnya berada.
Perdana menteri diharapkan untuk mengelola operasi sehari-hari pemerintah Kuba tetapi masih akan melapor kepada presiden.
Pada bulan Februari 2019, pemilih Kuba menyetujui konstitusi baru untuk menggantikan piagam era Soviet 1976 yang disahkan di bawah Castro. Konstitusi baru ini melindungi kepemilikan properti pribadi dan investasi asing di Kuba, dan untuk pertama kalinya menempatkan dua masa jabatan lima tahun di kantor kepresidenan.