TEMPO.CO, Hong Kong – Demonstran dan polisi Hong Kong bentrok di sejumlah pusat perbelanjaan menjelang musim puncak belanja pada Natal 2019.
Polisi mengejar dan menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang masuk ke dalam mal dan meneriakkan tuntutan demokrasi.
“Ratusan demonstran berpakaian hitam berunjuk rasa di mal Yuen Long, yang terletak di dekat perbatasan Cina,” begitu dilansir Channel News Asia pada Sabtu, 21 Desember 2019.
Mereka menandai lima bulan pasca serangan sekelompok preman yang diduga triad asal Cina kepada warga dan demonstran di stasiun kereta api Yuen Long.
Para preman memukuli warga dan demonstran menggunakan pipa besi, yang membuat puluhan orang terluka dan dirawat di rumah sakit.
Baca Juga:
“Belakangan polisi menangkap sejumlah orang dan mengatakan para pelaku terkait kelompok kriminal terlarang atau triad,” begitu dilansir Channel News Asia.
Para demonstran di dalam mal berteriak ‘Berjuang untuk Kebebasan’ dan ‘Berdiri bersama Hong Kong’.
“Pemerintah tidak melakukan apapun lima bulan terakhir. Saya layak mendapatkan jawaban dan penjelasan,” kata seorang pegawai bernama Law, 30 tahun.
Dia mengatakan Yuen Long tidak lagi menjadi tempat yang aman. “Kami semua hidup dalam teror ketakutan akan dipukuli orang jika berpakaian serba hitam.”
Saat demonstran sedang berorasi di dalam mal, sejumlah polisi menyerbu masuk dan mengejar mereka.
Salah satu resto sushi mengalami kaca pecah. Toko-toko terpaksa tutup lebih awal.
Sekelompok demonstran juga berkumpul di Harbour City Mall, yang ramai dengan pembeli barang mewah dari Cina. Ini terletak di kawasan Tsim Sha Tsui.
“Kami tidak bisa merayakan Natal saat kota kami dikuasai polisi. Saat Anda melihat ada polisi di depan mal, apakah Anda masih ingin belanja hadiah,” kata Bob, 17 tahun, yang ikut berdemonstrasi.
Sejumlah pengunjuk rasa juga mengepung seorang lelaki yang mereka sebut sebagai polisi menyamar. Mereka meneriakinya anjing hitam.
Seperti dilansir Reuters, demonstrasi di Hong Kong dipicu penolakan RUU Ekstradisi, yang membuat warga bisa diadili di Cina. Setelah RUU itu ditarik dari parlemen, warga terus berunjuk rasa menuntut agar sistem demokrasi penuh diterapkan di Hong Kong. Ini agar mereka bisa memilih pemimpin sendiri dan bukan dipimpin pejabat yang ditunjuk Cina.
