![Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara setelah parlemen Inggris memilih apakah akan mengadakan pemilu dini atau tidak, di Parlemen di London, Inggris, 10 September 2019.[Parliament TV via REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2019/09/10/id_871221/871221_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah petisi dibuat oleh LSM politik yang mendukung RUU untuk menghukum politikus Inggris yang berbohong.
RUU itu, yang dibuat oleh Compassion in Politics dengan bantuan ahli hukum, berupaya menjatuhkan sanksi kepada anggota parlemen yang tidak jujur dengan denda tak terbatas atau hukuman penjara maksimum dua tahun.
Organisasi demokrasi tersebut mengatakan partai-partai politik di seluruh dewan parlemen Inggris dituduh sengaja berbohong atau menyesatkan pemilih selama kampanye pemilihan umum.
"Saya curiga banyak orang tidak menyadari bahwa ada kekosongan dalam hukum Inggris ketika menyangkut sanksi politisi yang sengaja berbohong kepada publik," kata Matt Hawkins, salah satu pendiri Compassion in Politics, dikutip dari Metro.co.uk, 21 Desember 2019.
"Jadi kami ingin menunjukkan bahwa itu adalah masalahnya tetapi juga menunjukkan bahwa hal itu dapat diperbaiki," tambahnya.
Sebuah petisi yang menyerukan kepada parlemen untuk mempertimbangkan agar memperkenalkan RUU tersebut telah ditandatangani 101.000 orang dalam waktu tiga hari.
Hawkins mengatakan tujuan memulai petisi adalah untuk menyoroti meningkatnya dukungan publik untuk reformasi pemilu setelah pemilu Inggris yang berantakan.
Menjelang kemenangan besar Boris Johnson, kaum Konservatif dikritik karena berbohong.
Politisi yang telah menyatakan dukungan untuk RUU itu termasuk anggota parlemen Partai Buruh David Lammy dan pemimpin Partai Plaid Cymru, Adam Price.
Compassion in Politics, organisasi lintas partai, mengatakan mereka berencana melobi Boris Johnson tahun depan.
Agar RUU tersebut dapat disahkan melalui parlemen, maka akan membutuhkan dukungan dari Partai Konservatif, yang memenangkan mayoritas 80 kursi di pemilihan pekan lalu.
Seminggu memasuki masa jabatan barunya sebagai Perdana Menteri Boris Johnson telah menghadapi tuduhan pengalihan perlindungan terhadap hak pemilih.
Kelompok-kelompok LSM termasuk masyarakat Reformasi Pemilu telah memperingatkan tentang krisis dalam demokrasi Inggris, jika undang-undang untuk menghentikan anggota parlemen yang berbohong kepada para pemilih tidak diperkenalkan.
Sebuah jajak pendapat baru-baru dari Ipsos MORI menemukan bahwa hanya 14% dari masyarakat yang percaya politisi berkata jujur, skor terendah dalam sepuluh tahun.
Full Fact, badan amal pemeriksa fakta independen terkemuka di Inggris, menuduh semua politikus partai utama di Parlemen Inggris mendorong klaim yang mereka anggap menyesatkan.
