Menlu Retno Marsudi Bilang Ini Soal Hari HAM Internasional

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan program prioritas politik luar negeri Indonesia untuk tahun 2019-2024 kepada wartawan di gedung Pancasila, Kemenlu, Selasa, 29 Oktober 2019. [KEMENLU]

    Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan program prioritas politik luar negeri Indonesia untuk tahun 2019-2024 kepada wartawan di gedung Pancasila, Kemenlu, Selasa, 29 Oktober 2019. [KEMENLU]

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan pemerintah terus berkomitmen melindungi Hak Asasi Manusia di Tanah Air terkait peringatan Hari HAM Internasional, yang dirayakan setiap 10 Desember 2019.

    “Komitmen Indonesia sangat jelas termasuk nanti pada saat menjadi anggota Dewan HAM PBB 2020 – 2022,” kata Retno saat peresmian kantor Kedutaan Besar Guatemala di Gedung WTC I, Jalan Sudirman, Jakarta, pada Selasa malam, 10 Desember 2019.

    Retno mengatakan pemerintah terus mempromosikan dan melakukan proteksi terhadap HAM di Indonesia.

    “Tiga tahun ke depan ini, kita akan mengintensifkan promosi dan proteksi HAM,” kata dia.

    Retno mengatakan komitmen kemlu selama ini sudah jelas mengenai perlindungan HAM meskipun belum menjadi anggota Dewan HAM PBB.

    Peringatan Hari HAM Internasional dilakukan pertama kali pada 1948. Ini diputuskan dalam Sidang Majelis PBB dan menjadi hari yang diperingati banyak negara.

    Indonesia terpilih kembali menjadi salah satu anggota Dewan HAM PBB pada 17 Oktober 2019 dalam pembahasan di Markas PBB, New York.

    Proses pemilihan ini berlangsung lewat pemungutan suara. Indonesia mendapat perolehan tertinggi di kawasan Asia Pasifik yaitu 174 dari 193 negara anggota PBB yang hadir dan memiliki hak suara.

    Indonesia berhasil melampaui Korea Selatan dan Jepang dalam pemungutan suara di Sidang Majelis Umum PBB ke – 74 di New York, Amerika Serikat.

    Menurut Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya, Indonesia akan menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk kelima kalinya. Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota pada 2006 – 2007, 2007 – 2010, dan 2011 – 2014, dan 2015 – 2017.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.