IAEA Ingin Dialog dengan Iran

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Pengawas Nuklir PBB, Rafael Grossi, 58 tahun. Sumber : Reuters

    Kepala Pengawas Nuklir PBB, Rafael Grossi, 58 tahun. Sumber : Reuters

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pengawas Nuklir IAEA, Rafael Grossi, 58 tahun, pada Selasa, 3 Desember 2019, berharap bisa membuka pintu dialog lagi dengan Iran demi menyelesaikan masalah yang sudah berbulan-bulan menggantung. Grossi menilai tantangan terbesar yang dihadapi pihaknya saat ini adalah kebijakan kesepakatan nuklir Iran dengan negara-negara kekuatan dunia.

    Dikutip dari reuters.com, Teheran dinilai telah gagal memberikan penjelasan yang memuaskan terkait jejak uranium yang ditemukan oleh tim penyidik IAEA di sebuah lokasi yang dicurigai oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan disebutnya sebagai gudang rahasia atom.    

    Kepala Pengawas Nuklir PBB, Rafael Grossi, 58 tahun. Sumber: Reuters.

    Sebelumnya pada September 2019, IAEA telah menyampaikan pada Iran sekarang ini negara itu sedang berada di lorong waktu yang genting, namun tidak ada kemajuan kerja sama dari pihak Iran     

    “Membuat tenggat waktu ke Iran mungkin bukan gagasan yang bagus. Ini akan berarti kita memiliki hubungan antagonis, dimana satu pihak menolak dan saya sebagai pemimpin menetapkan sebuah batas waktu. Kita harus bekerja sama. Waktu sangat krusial,” kata Grossi. 

    Grossi adalah veteran diplomat nuklir yang pernah bekerja sebagai pejabat senior di IAEA pada 2010 sampai 2013. Dia ditunjuk menjabat Kepala IAEA yang baru setelah Yukia Amano meninggal pada Juli 2019. Grossi yang berasal dari Argentina, mengklaim tahu sejumlah pejabat pembuat keputusan di Iran, namun dia belum menemui satu pun pejabat itu sejak memangku jabatan sebagai orang nomor satu di IAEA.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.