Karyawan Hong Kong Berdemonstrasi di Distrik Bisnis Pusat

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para pengunjuk rasa di Hong Kong mengadakan pawai pro-AS pada hari Kamis, 28 November 2019, setelah Donald Trump mengesahkan UU HAM dan Demokrasi Hong Kong.[CNN]

    Para pengunjuk rasa di Hong Kong mengadakan pawai pro-AS pada hari Kamis, 28 November 2019, setelah Donald Trump mengesahkan UU HAM dan Demokrasi Hong Kong.[CNN]

    TEMPO.COHong Kong – Ratusan pekerja kantor berkumpul di kawasan distrik bisnis di Hong Kong pada saat jam makan siang untuk pertama kalinya dalam sepekan digelarnya protes untuk mendukung gerakan pro-Demokrasi.

    Mereka juga menyuarakan kemenangan pada pemilu dewan distrik, yang digelar pada pekan lalu pada Senin, 2 Desember 2019 .

    Demonstrasi pada saat makan siang ini digelar sehari setelah demonstrasi besar anti-pemerintah berlangsung dan berhasil memikat banyak warga untuk ikut serta.

    Polisi menembakkan gas air mata pada Ahad kemarin untuk membubarkan massa, yang melewati kawasan Kowloon.

    Massa demonstran sempat mendatangi kantor konsulat Amerika Serikat untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan Washington.

    “Tidak terjadi konfrontasi antara demonstran dan petugas pada unjuk rasa di distrik bisnis pusat pada Senin ini,” begitu dilansir Straits Times pada Senin, 2 Desember 2019.

    Sebagian pekerja kembali ke kantor seusai mengikuti unjuk rasa pada jam makan siang hari ini. Lainnya, mengatakan mereka akan terus melakukan unjuk rasa pada jam makan siang selama lima hari ke depan.

    “Demonstrasi di Charter Garden, yang merupakan taman publik, ini mungkin berhasil mendatangkan pemrotes dengan pakaian terbaik di Hong Kong,” begitu dilansir Straits Times.

    Reuters melansir unjuk rasa di Hong Kong telah berlangsung selama enam bulan. Mereka menuntut penerapan sistem demokrasi setelah sebelumnya menolak pengesahan legislasi mengenai ekstradisi.

    Presiden AS, Donald Trump, juga telah menandatangani RUU HAM dan Demokrasi Hong Kong, yang mendapat dukungan pengesahan mayoritas oleh DPR dan Senat AS pada pekan lalu.

    Salah satu ketentuan dalam UU ini adalah kemenlu AS wajib melakukan kajian apakah Hong Kong masih berstatus otonom sehingga bisa mendapat dukungan finansial sebagai salah satu pusat keuangan di Asia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Modus Sejumlah Kepala Daerah dan Pejabat DPD Cuci Uang di Kasino

    PPATK menyingkap sejumlah kepala daerah yang diduga mencuci uang korupsi lewat rumah judi. Ada juga senator yang melakukan modus yang sama di kasino.