Keterlibatan Warga Negara dalam Kebijakan Bisa Perkuat Demokrasi

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peneliti studi Creating Spaces for Engagement between Citizens and the State, Anna Rosario M. Uy dari Filipina, mempresentasikan temuan studi kasus di Filipina tentang keterlibatan warga negara dengan pemerintah, dalam acara yg digelar Hivos di Jakarta, 27 November 2019.[Tempo/Eka Yudha Saputra]

    Peneliti studi Creating Spaces for Engagement between Citizens and the State, Anna Rosario M. Uy dari Filipina, mempresentasikan temuan studi kasus di Filipina tentang keterlibatan warga negara dengan pemerintah, dalam acara yg digelar Hivos di Jakarta, 27 November 2019.[Tempo/Eka Yudha Saputra]

    TEMPO.CO, Jakarta - Keterlibatan warga negara dengan pemerintah akan memperkuat demokratisasi di negara-negara Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Filipina, dan Myanmar, menurut penelitian yang dilakukan Hivos.

    Ruang interaksi warga dengan negara telah menciptakan partisipasi langsung publik dengan kebijakan pemerintah, menurut penelitian.

    Studi Hivos berjudul Creating Spaces for Engagement between Citizens and the State menjawab sejauh mana dan seberapa penting partisipasi warga negara, menurut salah seorang penyusun studi Lucky Djani kepada Tempo, 27 November 2019, di Jakarta. Studi Hivos dilakukan di tiga negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Filipina, dan Myanmar, karena tiga negara Asia Tenggara ini adalah negara yang memiliki demokratisasi yang baik, tambah Lucky.

    "Partisipasi bisa membuka ruang ekspresi bagaimana seharusnya pemerintahan bisa didiskusikan lebih awal sebelum diakumulasikan menjadi hal yang destruktif," kata Lucky mengutip contoh protes anti-pemerintah di Hong Kong.

    Kasus Hong Kong adalah contoh ledakan kekecewaan karena tuntutan masyarakat tidak bisa dikelola lebih awal.

    Anna Rosario M. Uy, penyusun studi laporan ini untuk kasus di Filipina, mengatakan demokratisasi di Filipina sudah lama namun belum mendalam.

    "Keadaan demokrasi yang lazim di Filipina seperti yang digambarkan, memperburuk aspirasi yang tidak begitu menjanjikan dan ilusif dari partisipasi warga negara yang lebih efektif dan perwakilan yang tegas," tulis Anna dalam laporannya.

    Anna memaparkan, kualitas pelaksanaan demokrasi dari keterlibatan warga negara dengan negara sampai sekarang dihantui oleh kondisi sosial ekonomi dari kemiskinan dan ketidaksetaraan yang terus-menerus, dominasi elit, politik patronase, kelemahan institusional, dan penyalahgunaan penyalahgunaan kebijakan pejabat publik/politisi yang korup.

    "Terlebih banyak warga yang termarjinalisasi sehingga sulit untuk akses ruang partisipasi dengan pemerintahan," kata Anna.

    Namun, katanya, pemerintah terus berupaya untuk mambangun partisipasi publik. Salah satunya dengan menciptakan Dewan Sekolah Daerah, contohnya di Catbagolan City, Samar barat, Filipina.

    Dewan sekolah daerah ini memfasilitasi reformasi pendidikan daerah melalui stakeholder. Anggaran dikucurkan oleh pemerintah dan melibatkan mulai dari dinas pendidikan, masyarakat lokal, organisasi masyarakat sipil, NGO. Mereka berdiskusi untuk menciptakan reformasi pendidikan yang tepat sesuai masyarakat daerah.

    Sementara satu contoh ruang partisipasi warga negara di Indonesia yakni program SELARAS di Sukabumi dan Makassar. Ini adalah program pengelolaan sampah yang dikembangkan KLIK-PEKKA dengan diskusi forum tingkat desa untuk melibatkan warga bagaimana menerapkan pengelolaan sampah.

    Peneliti lain studi ini, Dr. Mada Sukmajati, mengatakan keterlibatan warga negara dalam kebijakan pemerintah bisa mencegah ketidakpuasan publik, dengan menampung hal-hal yang kurang atau tidak sesuai dengan masyarakat. Keterlibatan warga negara mesti dimulai dalam proses pembuatan kebijakan, terutama tahap perencanaan dan anggaran.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.