Carrie Lam Sebut Pemilu Hong Kong Ekspresi Publik Kecewa

TEMPO.CO, Hong Kong – Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, mengakui kekalahan kelompok pro pemerintah dan Cina pada pemilu pada akhir pekan kemarin menunjukkan ketidak-puasan publik terhadap cara pemerintah dalam menangani kerusuhan di wilayah semi-otonom Cina itu.

“Hasil pemilu menunjukkan keprihatinan publik terhadap kekurangan pemerintah dan ketidak-sukaan publik dengan waktu yang dibutuhkan untuk menangani situasi yang tidak stabil ini dan tentunya cara mengakhiri tindak kekerasan,” kata Carrie Lam seperti dilansir Channel News Asia pada Selasa, 26 November 2019.

Lam menyampaikan ini dalam jumpa pers rutin pekanan di kantornya, yang berlangsung sehari setelah pengumuman hasil pemilu.

Hasil pemilu menunjukkan kelompok pro-Demokrasi memenangi sekitar 90 persen dari 452 kursi Dewan Distrik pada pemilu yang digelar pada Ahad kemarin.

Ini menunjukkan kondisi dukungan publik terhadap Carrie Lam, yang tergerus pasca kerusuhan yang melanda Hong Kong selama enam bulan terakhir.

“Saya mengakui hasil pemilu ini secara jelas merefleksikan keinginan banyak pemilih untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mengenai pemerintah dan diri saya,” kata Carrie Lam.

Menurut dia, pendapat yang disampaikan publik lewat pemilu juga merepresentasikan penolakan terhadap tindak kekerasan yang terus menerus terjadi di jalanan selama demonstrasi berlangsung.

 “Tentu ada orang-orang yang juga merasa pemerintah tidak menangani secara kompeten proses legislasi dan sesudahnya,” kata Carrie Lam.

Seperti dilansir Reuters, publik Hong Kong mulai turun ke jalan pada Juni 2019 untuk memprotes proses pengesahan legislasi mengenai ekstradisi. Legislasi itu mengatur ketentuan warga bisa diadili di pengadilan Cina jika dianggap melanggar aturan di sana.

Meski pembahasan legislasi itu sudah berhenti, publik melanjutkan protes dengan mendesak diterapkannya sistem demokrasi penuh di Hong Kong agar bisa memilih para pemimpinnya sendiri. Mereka menilai pejabat Hong Kong yang ditunjuk Beijing sebagai bentuk intervensi terhadap sistem demokrasi di Hong Kong, yang berbeda dengan Cina dengan sistem komunis.