Singapura Pertama Kali Gunakan Undang-undang Anti-Berita Bohong

TEMPO.CO, Jakarta - Singapura pada Senin, 25 November 2019, untuk pertama kalinya menerapkan undang-undang anti-berita bohong dengan meminta politikus oposisi, Brad Bowyer, memperbaiki unggahannya di Facebook. Bowyer dalam unggahannya itu mempertanyakan independensi dua perusahaan investasi milik negara. 

Dikutip dari scmp.com, Bowyer berasal dari Partai Kemajuan Singapura. Pemerintah Singapura dalam keterangannya menulis Wakil Perdana Menteri Singapura yang merangkap jabatan sebagai Menteri Keuangan, Heng Swee Keat, telah meminta Bowyer agar memperbaiki unggahannya di Facebook yang menulis GIC dan Temasek Holdings - di antara investor negara terbesar di dunia. 

“Koreksi mengharuskan Bowyer menyantumkan tautan secara pemberitahuan penuh pada unggahannya,” tulis Pemerintah Singapura.   

Pemerintah Singapura menjelaskan Bowyer telah mencoreng reputasi Temasek dan GIC dengan membuat pernyataan salah dan menyesatkan tentang kedua perusahaan itu.

Sebelumnya dalam unggahannya di Facebook, Bowyer menulis Pemerintah Singapura tidak mempengaruhi, apalagi mengarahkan, keputusan investasi individu yang dibuat oleh Temasek dan GIC. 

“Jenis perusahaan apa tempat Temasek dan GIC berinvestasi atau melepaskan investasinya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim manajemen,” tulis Bowyer. 

Pada Senin pagi, 25 November 2019 dalam unggahan baru, Bowyer menulis permintaan dari Pemerintah Singapura agar dilakukan koreksi pada unggahannya tidak akan mempengaruhi tekad atau keinginannya untuk melakukan apa yang dirasanya perlu dilakukan untuk meningkatkan wawasan sosial dan politik masyarakat dan bagaimana Singapura diatur dan dikembangkan, baik sekarang maupun di masa depan.