Media Independen Terakhir Mesir Digerebek Rezim El-Sisi

TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Mada Masr, media berita independen terakhir di Mesir, digerebek oleh aparat pada Ahad dan menahan empat karyawannya.

Akun Twitter resmi Mada Masr mengatakan serangan itu dimulai sekitar pukul 1:30 malam waktu setempat, ketika pasukan keamanan berpakaian preman memasuki kantor Mada Masr dengan paksa, seperti dikutip dari CNN, 25 November 2019.

"Mereka langsung menyita laptop dan telepon semua orang. Ketika ditanya siapa mereka, mereka secara agresif menolak untuk menjawab," tulis Mada Masr. Para jurnalis mengatakan mereka mendapatkan kembali ponsel dan laptop mereka sebelum jam 5 sore waktu lokal.

"Pasukan keamanan telah pergi. Lina Attalah, Mohamed Hamama, dan Rana Mamdouh telah dibawa ke kantor polisi, menurut salah satu orang yang memasuki kantor kami," kata pernyataan itu.

Attalah adalah pemimpin redaksi, sementara Hamama dan Mamdouh adalah jurnalis.

Editor Mada Masr, Shady Zalat, dibawa oleh pasukan keamanan Mesir dari rumahnya di Kairo pada Sabtu pagi.

Menurut Mada Masr, keempat jurnalis itu dibebaskan pada hari Minggu.

Sebelum penahanannya, Attalah mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "wartawan tidak memiliki perlindungan selain integritas pekerjaan mereka dan nilai yang diberikan orang lain di dalamnya".

"Kita semua dalam bahaya, dan jika kita tidak melawan, kita semua akan menjadi tahanan. Sebagai rekan Shady, satu-satunya pilihan kita sekarang adalah memperjuangkan keselamatannya dan untuk kemampuan kita untuk terus melakukan pekerjaan kita."

Foto Shady Zalat yang tak bertanggal dan disediakan oleh Mada Masr.[CNN]

Menurut Mada Masr, dua penerjemah dibebaskan, Ian Louie dan Emma Scolding, dan dua anggota kru dari jaringan TV Prancis France 24 hadir di kantor dan diinterogasi selama penggerebekan. Para kru telah tiba untuk merekam wawancara dengan Attalah tentang penahanan Zalat.

Elazahry berkata bahwa Louie dan Scolding diizinkan kembali ke apartemen mereka. "Saya tidak yakin apakah mereka diberi batas waktu mengumpulkan barang-barang mereka untuk dideportasi," tambahnya.

Menurut Gamal Eid, direktur eksekutif Jaringan Arab untuk Informasi Hak Asasi Manusia, perwakilan dari Kedutaan Perancis mencoba memasuki kantor tetapi tidak diizinkan masuk oleh pihak keamanan dan pengacara.

Mada Masr mengatakan sebelumnya bahwa Zalat dibawa setelah empat petugas keamanan berpakaian preman memasuki apartemennya Sabtu pagi. Tanpa menyerahkan surat perintah penangkapan, mereka mengamankan laptop dan istrinya serta beberapa dokumen kerja sebelum menahannya.

Mereka kembali ke apartemen Zalat beberapa menit kemudian untuk mencari ponselnya dan setelah mengambilnya mengatakan kepada istrinya bahwa dia dibawa ke direktorat keamanan Giza, kata Mada Masr.

Namun, pengacara Mada Masr, Hassan al-Azhari diberi tahu Zalat tidak berada di direktorat keamanan Giza ketika dia pergi untuk memeriksanya.

Amnesty International mengutuk serangan itu di Twitter, "Dalam eskalasi serius, pasukan keamanan di Mesir telah menggerebek kantor outlet media independen Mada Masr. Pasukan keamanan harus menahan diri dari menghukum wartawan karena melakukan pekerjaan yang sah mereka #Journalismisnotacrime".

Reporters Without Borders (RSF) menggambarkan Mesir sebagai salah satu penjara terbesar bagi wartawan. Organisasi ini telah memberi peringkat 163 negara dari 180 dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2019.

RSF mengatakan situasi kebebasan pers di Mesir semakin mengkhawatirkan di bawah Presiden Abdel Fattah el-Sisi.

Pemerintahan el-Sisi tidak pernah mentolerir oposisi politik atau demonstrasi publik. Namun pada bulan September, serangkaian video online oleh mantan kontraktor menuduh presiden dan lingkaran korupnya memicu ledakan protes.

Dikutip dari New York Times, pihak berwenang telah merespons dengan menangkap lebih dari 4.000 orang, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia, dalam gelombang penangkapan terbesar sejak El-Sisi menjadi presiden pada 2014 setelah pengambilalihan militer tahun sebelumnya.

Beberapa wartawan ditahan karena melaporkan protes, dan pemerintah juga menargetkan beberapa media berita di luar kendali negara. Pihak berwenang memblokir akses di Mesir ke BBC online dan situs jaringan berbahasa Arab pemerintah AS al-Hurra.

Mada Masr adalah media pertama yang melaporkan pemblokiran akses kedua situs web tersebut di Mesir.