Trump Minta Jepang Bayar Penempatan 45 Ribu Pasukan AS Rp 112,5 T

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Pasukan Bela Diri Jepang berinteraksi dengan Angkatan Darat AS usai menggelar latihan militer bersama yang diberi nama Orient Shield 17 di dekat Gunung Fuji di lapangan pelatihan Higashifuji di Gotemba, Jepang, 18 September 2017. REUTERS/Issei Kato

    Anggota Pasukan Bela Diri Jepang berinteraksi dengan Angkatan Darat AS usai menggelar latihan militer bersama yang diberi nama Orient Shield 17 di dekat Gunung Fuji di lapangan pelatihan Higashifuji di Gotemba, Jepang, 18 September 2017. REUTERS/Issei Kato

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump meminta Jepang membayar US$ 8 miliar atau setara dengan Rp 112,5 triliun sebagai balasan atas penempatan pasukan AS di negara itu.

    Berdasarkan laporan Foreign Policy, Trump meminta Jepang melipatgandakan pembayarannya. Washington menekan sekutu lamanya itu untuk meningkatkan pengeluaran pertahanannya.

    Sebagaimana dilaporkan Reuters, Washington ingin Jepang meningkatkan pembayaran tahunan atas penempatan 45 ribu personil pasukan AS di negara itu dari sekitar US$ 2 miliar menjadi sekitar US$ 8 miliar.

    Kesepakatan perjanjian pembayaran saat ini sebesar US4 2 miliar berakhir pada Maret 2021.

    Permintaan itu disampaikan kepada sejumlah pejabat Jepang saat penasehat keamanan Trump, John Bolton dan Matt Pottinger, direktur Dewan Keamanan Nasional untuk Asia berkunjung ke Jepang pada Juli lalu.

    Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan laporan Foreign Policy tidak benar. Tidak ada negosiasi baru antara AS dan Jepang yang telah dihasilkan.

    Sejumlah negara sekutu AS dalam tekanan Washington terkait dengan pengeluaran pertahanan mereka.

    Trump juga meminta Seoul menanggung biaya lebih besar sehubungan kehadiran pasukan AS di Korea Selatan untuk melakukan pencegahan terhadap Korea Utara. Trump juga telah menyampaikan idenya untuk menarik pasukan AS dari Semenanjung Korea.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Modus Sejumlah Kepala Daerah dan Pejabat DPD Cuci Uang di Kasino

    PPATK menyingkap sejumlah kepala daerah yang diduga mencuci uang korupsi lewat rumah judi. Ada juga senator yang melakukan modus yang sama di kasino.