Tiba di Meksiko, Evo Morales Disambut Pendukung

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Bolivia, Evo Morales, disambut oleh para pendukungnya saat tiba di Bandara Internasional Meksiko. Pemerintah Meksiko memberikan Morales suaka perlindungan. 

    Dikutip dari reuters.com, Rabu, 13 November 2019, perjalanan Morales untuk sampai ke Meksiko tidaklah mudah. Mulai dari waktu lepas landas di Bolovia, penerbangan Morales mengalami keterlambatan karena bandara dikepung  oleh para pendukungnya.

    Morales menggunakan pesawat milik pemerintah Meksiko yang ditujukan bagi keamanannya. Kendati begitu, ini tidak lantas membuat perjalanan Morales. Pesawat itu dilarang mengisi bahan bakar di Peru sehingga dialihkan ke Paraguay, dimana hal ini berkat bantuan dari Presiden Argentina terpilih Alberto Fernandez. 

    Gejolak geopolitik di Bolivia terjadi ketika muncul dugaan kecurangan pemilu pada Oktober 2019, dimana pemilu itu lagi-lagi dimenangkan oleh Morales, yang sudah 14 tahun berkuasa. Situasi memburuk ketika pada Selasa 5 November 2019, Organisasi Negara Amerika yang bermarkas di Washington atau OAS menyerukan agar dilakukan pemilu ulang setelah adanya dugaan penyimpangan dalam pemilu. 

    Seruan pemilu ulang juga digaungkan oleh Brazil, Amerika Serikat dan Kanada. Saat yang sama, negara-negara itu juga menyerukan akan kekerasan di Bolivia diakhiri.    

    “Iya, ada kudeta di Bolivia, itu persisnya terjadi pada 20 Oktober 2019 ketika pemilu yang palsu memenangkan mantan Presiden Morales dalam putaran pertama,” kata Luis Almargo, Sekjen OAS. 

    Morales, 60 tahun, adalah mantan petani tanaman obat daun koka. Dia dicintai oleh kalangan miskin Bolivia ketika memenangkan pemilu 2006. Namun dia telah memantik kemarahan masyarakat ketika berkeras ingin menjadi Presiden Bolivia untuk yang keempat kalinya.  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.