Amerika Serikat Mengutuk Kekerasan di Hong Kong

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang petugas kepolisian menembak pengunjuk rasa di Sai Wan Ho, Hong Kong, 11 November 2019.  Seorang pendemo Hong Kong kritis setelah ditembak oleh polisi ketika demonstrasi memblokir jalan dan subway Senin pagi. CUPID PRODUCER via REUTERS

    Seorang petugas kepolisian menembak pengunjuk rasa di Sai Wan Ho, Hong Kong, 11 November 2019. Seorang pendemo Hong Kong kritis setelah ditembak oleh polisi ketika demonstrasi memblokir jalan dan subway Senin pagi. CUPID PRODUCER via REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat pada Senin, 11 November 2019 mengutuk penggunaan kekerasan hingga berujung kematian yang terjadi di Hong Kong. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Morgan Ortagus mendesak aparat kepolisian dan warga sipil Hong Kong agar bersama-sama meredakan ketegangan. 

    Dikutip dari reuters.com, Ortagus mendesak Beijing agar menghormati komitmen kalau Hong Kong bisa menikmati otonomi yang lebih luas dan masyarakat Hong Kong akan menikmati kebebasan berekspresi, perlindungan HAM dan parlemen yang damai. Menurutnya, Amerika Serikat memantau perkembangan yang terjadi di Hong Kong dengan sungguh-sungguh dan mengutuk kekerasan yang dilakukan kedua belah pihak.    

    “Amerika Serikat mendesak pemerintah Hong Kong untuk membangun dialog dengan masyarakt dan memulai upaya untuk menjawab apa yang menjadi kekhawatiran hingga memicu terjadinya unjuk rasa,” kata Ortagus.   

     

    Pernyataan Amerika Serikat itu disampaikan setelah seorang aparat kepolisian Hong Kong melepaskan tembakan tajam dan melukai seorang demonstran. Saat yang sama muncul kejadian seorang laki-laki di Hong Kong dibakar dalam aksi kekerasan hingga Pemimpin Hong Kong mengeluarkan kecaman kalau demonstran adalah musuh rakyat. 

    “Kepolisian Hong Kong dan warga sipil sama-sama harus bertanggung jawab untuk menurunkan ketegangan dan menghindari bentrokan,” kata sumber di pemerintah Amerika Serikat.     

    Hong Kong diserahkan ke Cina pada 1997 oleh Inggris dengan sebuah mandat satu negara dua system sehingga memungkinkan Hong Kong memperluas kebebasan berpendapat, sebuah hal yang tak bisa dinikmati masyarakat Cina.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.