Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kisah Kem Sokha Bertarung Tegakkan HAM, Politik Bersih di Kamboja

image-gnews
Tokoh oposisi dan HAM terkemuka di Kamboja, Kem Sokha. [THE STAR ONLINE]
Tokoh oposisi dan HAM terkemuka di Kamboja, Kem Sokha. [THE STAR ONLINE]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan kota Phnom Penh, Kamboja membebaskan pemimpin oposisi Kem Sokha dari tahanan rumah hari ini, 11 November 2019 setelah menjalani hukuman itu selama 2 tahun.

Kem Sokha yang lahir 27 Juni 1953 di Tram Kak, Takeo merupakan tokoh HAM terkemuka di Kamboja, pernah menempati sejumlah posisi penting di parlemen maupun di pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen.

Kem Sokha lahir dari keluarga miskin Kamboja. Dia kehilangan ayah dan ibunya saat tragedi penguasa Khmer Merah yang menewaskan sekitar 1,3 juta rakyat Kamboja pada tahun 1975.

Di tengah kesulitan hidup yang sangat berat dan terpaksa tidur di pagoda saat tidak ada uang, Kem Sokha menyelesaikan studi hukum dari Royal University of Law and Economics.

Setelah tragedi Khmer Merah berakhir dan Kamboja dikuasai Vietnam tahun 1979, Kem Sokha menjadi Wakil ketua distrik di Phnom Penh.

Tidak puas dengan penguasa Vietnam, Kem Sokha kemudian mendukung Freedom Fighters, organisasi bawah tanah yang berusaha melawan penguasa Vietnam.

Dia kemudian mundur dari pemerintahan dan meninggalkan Kamboja untuk menghindar dari kemungkinan untuk ditangkap.

Kem Sokha terbang ke Prague, Republik Czech untuk melanjutkan studi di Institute of Chemical Technologi dan meraih Master of Science bidang Biochemistry tahun 1986.

Dia pulang ke tanah air dan bekerja di Kementerian Industri tanpa jabatan berarti karena masa lalunya sebagai pendukung Freedom Fighters.

Tak lama kemudian Kem Sokha dipindah tugas ke perbatasan Thailand dan di sana dia mendirikan perkebunan lada dengan merekrut pekerja lokal. Selama 3 tahun di sana, dia mengembangkan perkebunan lada seluas 10 hektare.

Kem Sokha mendirikan lembaga HAM pertama di Kamboja untuk menangani isu dan masalah korban kekerasan HAM dan membantu korban mendapatkan hak-haknya.

Setahun kemudian, dia meninggalkan organisasi itu dan bergabung dengan partai Buddhiest Liberal Democratic Party sebagai sekretaris jenderal. Dia terpilih sebagai anggota parlemen di tingkat nasional dari wilayah Kandal.

Tiga tahun kemudian, partai ini terbelah, dan Kem Sokha mendirikan partai baru diberi nama Son Sann Party dan menjabat sebagai sekretaris jenderal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di tahun 1997, Kem Sokha melarikan diri ke Thailand bersama orang-prang yang menentang kudeta militer yang diinisiasi Cambodia People Party untuk menjatuhkan Perdana Menteri pertama Kamboja, Norodom Rannaridh.

Di Thailand, Kem Sokha mendirikan serikat buruh diberi nama Union of Cambodian Democrats untuk mendukung para imigran dari Kamboja. Dia menjabat sebagai sekretaris jenderal.

Perdana Menteri kedua Kamboja, Hun Sen pada tahun 1998 mengizinkan para imigran pulang ke tanah air mereka dan mengikuti pemilihan umum. Kem Sokha dijagokan ikut pemilu oleh partai Son Sann.

Partai Son Sann kalah pemilu. Kem Sokha dan para pemimpin partai oposisi kemudian menggelar unjuk rasa besar-besaran memprotes berbagai kecurangan dalam pemilu. Pasukan militer dikerahkan untuk meredam unjuk rasa.

Kem Sokha kemudian mendapat status pengungsi di kantor PBB dan kedutaan AS selama 50 hari setelah unjuk rasa itu. Setelah melakukan negosiasi dengan partai FUNCINPEC yang dipimpin Rannaridh dan Hun Sen, Kem Sokha dibebaskan pada tahun 1999.

Di tahun yang sama, FUNCINPEC bergabung dengan partai Son Sann. Kem Sokha sebagai wakil sekretaris jenderal.

Kem Sokha  terpilih sebagai senator dan menjadi Ketua Komisi HAM. Dia kemudian mundur dari partai dan Senat tahun 2001 ketika partai itu terinfeksi korupsi.

Kem Sokha setahun kemudian mendirikan Pusta HAM Kamboja yang didukung USAID. Dia menjadi ketua lembaga HAM yang mendidik rakyat Kamboja mengenai HAM.

Lima tahun kemudian, Kem Sokha membentuk partai HAM dan menjadi pemimpin. Partai ini kemudian bergabung dengan partai yang didirikan Sam Rainsy, Cambodia National Rescue Party, CNRP pada tahun 2012.

Dalam pemilihan parlemen, Kem Soha terpilih menjadi anggota parlemen tahun 2014. Dia menyuarakan slogan terkenal saat kampanye, yakni Do Min Do, Berubah atau Tidak Ada Perubahan. Dia terpilih menjabat sebagai wakil ketua pertama parlemen Kamboja.

Kem Sokha yang menikah dan memiliki dua anak perempuan ini ditangkap tahun 2017 atas tuduhan berkolusi dengan Amerika Serikat menggulingkan pemerintahan Hun Sen.

Kem Sokha dibebaskan dari tahanan rumah pada 11 November 2019 dengan jaminan tim pengacaranya. Namun pengadilan ibukota Kamboja melarangnya ke luar negeri dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan politik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Universitas di Amerika Serikat Batalkan Pidato Wisuda Lulusan Berprestasi yang Pro-Palestina

3 hari lalu

University of Southern California di Los Angeles, California, AS, 13 Maret 2019. REUTERS/Mario Anzuoni
Universitas di Amerika Serikat Batalkan Pidato Wisuda Lulusan Berprestasi yang Pro-Palestina

University of Southern California (USC) di Amerika Serikat membatalkan pidato wisuda oleh seorang mahasiswi berprestasi pro-Palestina dengan alasan keamanan.


TNI Sebut OPM Lakukan Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Kategorinya Berdasar UU HAM?

5 hari lalu

Pegiat pelanggar HAM berat yang diiniasi Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), Jaringan Relawan Kemanuasiaan Indonesia (JRKI) dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) melakukan aksi kamisan yang ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Aksi tersebut menuntut Presiden RI Joko WIdodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM beat secara berkeadilan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
TNI Sebut OPM Lakukan Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Kategorinya Berdasar UU HAM?

TNI sebut pembunuhan oleh OPM terhadap Danramil Aradide sebagai pelanggaran HAM berat. Bagaimana kategori jenis pelanggaran HAM berat sesuai UU HAM?


Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza, Pelapor Khusus PBB Diancam

23 hari lalu

Pelapor Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina Francesca Albanese. Dok: OHCHR
Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza, Pelapor Khusus PBB Diancam

Pelapor khusus PBB Francesca Albanese, yang menerbitkan laporan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, mengaku menerima ancaman


Blinken dan Biden Ucapkan Selamat kepada Prabowo, Apa Artinya untuk Hubungan Indonesia-AS?

30 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pidato seusai penetapan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kertanegara, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Blinken dan Biden Ucapkan Selamat kepada Prabowo, Apa Artinya untuk Hubungan Indonesia-AS?

Diplomat top AS, Antony Blinken, baru mengucapkan selamat kepada Prabowo setelah hasil resmi KPU diumumkan.


MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

31 hari lalu

Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. ANTARA/Galih Pradipta
MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.


Kembali ke Panggung Politik, Eks PM Kamboja Hun Sen Terpilih Jadi Senator

55 hari lalu

PM Kamboja, Hun Sen bereaksi atas pertanyaan jurnalis saat dia berjaalan dengan PM Australia Malcolm Turnbull di sela-sela KTT Asean--Australia, 16 Maret 2018. Reuters
Kembali ke Panggung Politik, Eks PM Kamboja Hun Sen Terpilih Jadi Senator

Partai berkuasa di Kamboja mengklaim kemenangan telak dalam pemilihan Senat, membuka peluang bagi mantan Perdana Menteri Hun Sen kembali ke politik


7 Organisasi HAM Israel Serukan Pendanaan Kembali UNRWA

57 hari lalu

Foto yang dirilis pada 15 Februari 2024 menunjukkan sebuah lubang besar di pusat kesehatan UNRWA yang hancur akibat serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Gaza. UNRWA menyebut bahwa data terbaru menunjukkan 84 persen dari seluruh fasilitas kesehatan di Gaza telah mengalami dampak langsung dari serangan-serangan yang terus berlangsung. UNRWA/Handout via REUTERS
7 Organisasi HAM Israel Serukan Pendanaan Kembali UNRWA

Tujuh organisasi HAM Israel mengeluarkan seruan bersama untuk mengembalikan donasi ke UNRWA agar dapat melanjutkan pekerjaannya di Gaza.


Atnike Sigiro Berharap HAM jadi Agenda Prioritas Presiden Terpilih

15 Februari 2024

Atnike Nova Sigiro memberi sambutannya setelah melakukan serah terima jabatan periode 2022-2027 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat 11 November 2022. TEMPO/Magang/Aqsa Hamka
Atnike Sigiro Berharap HAM jadi Agenda Prioritas Presiden Terpilih

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro berharap HAM akan menjadi salah satu agenda prioritas presiden terpilih.


Partai Independen Dukungan Imran Khan Raih Suara Terbanyak dalam Pemilu Pakistan

12 Februari 2024

Pendukung partai mantan Perdana Menteri Imran Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), berkumpul selama protes menuntut hasil pemilu yang bebas dan adil, di luar kantor komisi pemilihan provinsi di Karachi, Pakistan, 11 Februari 2024. REUTERS/  Akhtar Soomro
Partai Independen Dukungan Imran Khan Raih Suara Terbanyak dalam Pemilu Pakistan

Hasil akhir pemilu Pakistan menempatkan partai independen, dukungan mantan PM Imran Khan yang dipenjara, memimpin dengan 93 dari 264 kursi.


Sekjen PBB Diminta Usut Kegagalan Pelapor Khusus PBB untuk Genosida dalam Konflik Gaza

8 Februari 2024

Penasihat Khusus PBB untuk Pencegahan Genosida Alice Wairimu Nderitu. Youtube
Sekjen PBB Diminta Usut Kegagalan Pelapor Khusus PBB untuk Genosida dalam Konflik Gaza

Koalisi organisasi HAM Palestina mendesak Sekjen PBB untuk menyelidiki kegagalan Pelapor Khusus PBB untuk genosida dalam serangan Israel di Gaza.