Pejabat Keamanan Amerika Testimoni Soal Trump dan Ukraina

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Donald Trump, kanan, melakukan pertemuan disela-sela sidang umum PBB dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy. Sumber: REUTERS/Jonathan Ernst

    Presiden Donald Trump, kanan, melakukan pertemuan disela-sela sidang umum PBB dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy. Sumber: REUTERS/Jonathan Ernst

    TEMPO.COWashington – Seorang pejabat teras dari Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Amerika Serikat, mengatakan dia mendengar secara jelas sejumlah duta besar AS di Uni Eropa menekan pemerintah Ukraina untuk menginvestigasi bekas Wakil Presiden Joe Biden dan putranya.

    Ini terungkap dalam transkrip testimoni pejabat itu ke DPR AS dalam proses pemakzulan Presiden Donald Trump.

    Proses ini merupakan inisiatif dari Partai Demokrat, yang menilai tindakan Trump untuk menjegal kandidat calon Presiden dari partai itu yaitu Joe Biden sebagai tindakan inkonstitusional.

    “Dia meminta agar ada investigasi yang tidak ada terhadap Biden dan putranya,” kata Alexander Vindman, letnan kolonel Angkatan Darat AS, dan ahli bidang Ukraina di Dewan Keamanan Nasional, soal Duta Besar Gordon Sondland seperti dilansir Reuters pada Jumat, 8 November 2019.

    Vindman mengatakan Duta Besar Sondland mengatakan investigasi terhadap Biden dan putranya Hunter Biden serta perusahaan gas Burisma dari Ukraina harus dilakukan jika Kiev ingin mendapatkan kesempatan bertemu Trump di Ruang Oval, Gedung Putih.

    Testimoni Vindman ini menjadi bahan tambahan bagi Partai Demokrat, yang sedang menyelidiki kemungkinan Trump menyalah-gunakan kebijakna luar negeri untuk menekan Ukraina agar menggelar investigasi korupsi terhadap Biden dna putranya.

    Proses pemakzulan ini bakal memasuki masa kritis pada pekan depan saat DPR mulai memanggil perwakilan publik untuk memberikan masukan soal proses pemakzulan ini.

    Menurut Reuters, Vindman merupakan salah satu pejabat AS yang hadir di Situation Room, Gedung Putih, saat Trump menelpon Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy.

    Kepada DPR AS, Vindman mengatakan dia meyakini hubungan AS dan Ukraina menjadi rusak akibat tuntutan untuk investigasi Biden tadi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.