Israel Bangun Kereta Gantung di Yerusalem, Palestina Marah

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kota Tua Yerusalem terlihat melalui sebuah pintu dengan bentuk bintang, di Yerusalem, 6 Desember 2017. AP Photo/Oded Balilty

    Kota Tua Yerusalem terlihat melalui sebuah pintu dengan bentuk bintang, di Yerusalem, 6 Desember 2017. AP Photo/Oded Balilty

    TEMPO.CO, Jakarta - Israel segera membangun kereta gantung yang menghubungkan Yerusalem ke Tembok Kota Tua dengan biaya mencapai US$ 63 juta atau setara Rp 882,9 miliar. Palestina marah besar atas pembangunan kereta gantung tersebut.

    Komisi khusus yang dipimpin Kementerian Keuangan Israel telah memberikan lampu hijau untuk rencana membangun kereta gantung.

    Menurut laporan Reuters, 7 November 2019, pembangunan kereta gantung itu mampu membawa sekitar 3 ribu turis dan peziarah setiap jam. Kecepatan kereta gantung dalam sekali perjalanan dari Jerusalem ke Tembok Kota Tua 4 menit.

    Dengan pembangunan kereta gantung ini, menurut otoritas Israel, akan mengurangi kemacetan parah di kawasan yang menjadi tujuan turis dan peziarah rohani Kristen, Muslim, dan Yahudi.

    "Ini proyek strategis untuk mempromosikan turisme ke Kota Tua Yerusalem," kata Zeev Elkin, Menteri Yerusalem dan Warisan.

    Israel menambahkan, kereta gantung ini juga melayani warga Palestina di kota itu.

    Pejabat senior PLO, Hanan Ashrawi, rencana pembangunan kereta gantung ilegal.

    "Proyek kereta gantung Israel merupakan pelanggaran terhadap karakter budaya, sejarah, spiritual, geografik dan demografik Yerusalem," kata Ashrawi melalui Twitter.

    Arkeolog, pemimpin LSM Emek Shaveh di Israel yang menentang pembangunan kereta gantung itu menyebut proyek ini sebagai proyek politik yang akan membahayakan sejarah kota Yerusalem.

    Meski dihujani kritik, Israel menjadwalkan kereta gantung beroperasi tahun 2021.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.