TEMPO.CO, Jakarta - Hong Kong menyayangkan keterlibatan sejumlah pegawai negeri sipil atau PNS di wilayah itu dalam aksi protes yang telah membuat Hong Kong terperosok dalam krisis politik dan ekonomi terbesar dalam lebih dari 10 dekade.
Komentar itu disampaikan oleh Kepala Eksektif Hong Kong Matthew Cheung, pada Selasa, 5 November 2019, setelah Partai Komunis Cina melalui surat kabar People’s Daily menyebut PNS Hong Kong telah mendukung unjuk rasa anti-pemerintah dan mereka akan terluka bersama para perusuh.
“Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah PNS telah melanggar undang-undang dengan melakukan protes illegal dan kami sungguh menyayangkan hal itu. Saya rasa semua warga negara memiliki harapan pada para mitra kita (PNS). Tugas pertama mereka adalah melayani masyarakat dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah juga tanggung jawab mereka,” kata Cheung, seperti dikutip dari reuters.com.
Petugas kepolisian anti huru-hara bentrok dengan demonstran saat berada di sebuah mall di Sha Tin, Hong Kong, 3 November 2019. REUTERS/Shannon Stapleton
Sebelumnya pada Agustus 2019, ribuan PNS Hong Kong melanggar peringatan pemerintah yang meminta agar mereka tetap netral secara politik. Para PNS itu bergabung dalam sebuah unjuk rasa. Pada September 2019, Pemimpin Hong Kong Carrie Lam menyesalkan penahanan sejumlah PNS dalam aksi protes.
Jumlah demonstran yang mengikuti unjuk rasa pada akhir pekan lalu telah banyak berkurang dibanding pada Juni 2019 yang jumlahnya mencapai jutaan orang. Otoritas berwenang Hong Kong menolak menerbitkan izin melakukan aksi protes, bahkan para aktivis cenderung ditangkapi.
Unjuk rasa Hong Kong dipicu rancangan undang-undang ekstradisi dan situasi disana memanas pada pertengahan Juni 2019. Para demonstran menyerukan kebebasan yang lebih besar dan dilakukan penyelidikan atas perilaku polisi selama unjuk rasa berlangsung, serta tuntutan lain.
