Iklan
TEMPO Interaktif, Kualalumpur:Negara-negara ASEAN telah menandatangani perjanjian penanganan polusi asap lintas batas negara akibat kebakaran hutan, Senin (10/6). Perjanjian yang ditandatangani sepuluh Menteri Lingkungan Hidup itu, di Kualalumpur, Malaysia, memuat kerjasama dalam mencegah polusi asap melalui pengendalian api, pembangunan sistem peringatan dini, pertukaran informasi dan teknologi. Perjanjian itu sendiri bagian dari Regional Haze Action Plan yang diadopsi ASEAN setelah terjadinya polusi asap besar-besaran pada 1997-1998, yang ditaksir menelan kerugian US$ 9 miliar berasal dari kerusakan pertanian dan dampaknya pada industri pariwisata. “Perjanjian regional ini tercatat pertama kali di dunia, yang mengikat negara-negara di kawasan ASEAN untuk mengendalikan kebakaran hutan dan polusi asap lintas batas negara,” ujar Sekretaris Jenderal ASEAN Rodolfo Severino. Perjanjian ini, jelasnya, menjadi langkah penting ke depan mengenai pentingnya kerja sama dalam menangani bahaya kebakaran hutan. “ASEAN melihat peristiwa ini sebagai momen sangat penting. Ini salah satu perjanjian paling signifikan,” ujarnya dalam pidato pembukaan Konferensi Dunia mengenai Land and Forest Fire Hazards. Menurutnya, dalam perjanjian itu akan diatur mengenai proses pengawasan dan koordinasi, prosedur pengiriman personil dan material untuk merespon kebakaran hutan. Untuk koordinasi, segera dibentuk Pusat Koordinasi ASEAN untuk Pengendalian Polusi Asap Lintas Batas Negara. Meski bersifat mengikat, jelasnya, tidak ada sangsi bagi negara yang gagal menerapkan perjanjian tersebut. “Memang tidak ada aturan mengenai sanksi, karena di sini yang lebih ditekankan adalah kepentingan bersama di antara negara-negara ASEAN,” ujar Rodolfo. Direktur Departemen Lingkungan Malaysia Rosnani Ibrahim mengatakan setiap negara-negara ASEAN memiliki tingkat kesiapan yang berbeda. Selain itu perlu menetapkan peraturan sendiri untuk masalah pembakaran hutan terbuka dan masalah polusi, sebelum meratifikasi perjanjian ini. “Paling penting, meningkatkan kapasitas dari negara-negara itu, sebab tidak ada yang bisa dikerjakan, sekalipun bagian-bagian dalam perjanjian itu telah memadai sebagai alat untuk bertindak,” ujarnya. Menurut Rosnani, Indonesia mempunyai problem dalam hal kekurangan sumber daya manusia dan dana. “Saya sangat memahami situasi di Indonesia, mereka butuh lebih banyak waktu untuk mengerjakan hal itu,” ungkapnya. Penelitian aspek legalitas dari perjanjian itu dikerjakan oleh Indonesia Centre for Environmental Law (ICEL), didukung Program PBB untuk Lingkungan dan Bank pembangunan Asia (ADB). (AFP/Sapto Pradityo—Tempo News Room)
Iklan
