Jokowi dan Sekjen PBB Guterres Bahas Rohingya dan Palestina

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, bertemu di sela-sela KTT ASEAN ke - 35 di Bangkok, Thailand, pada Sabtu, 2 November 2019. Biro Pers

    Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, bertemu di sela-sela KTT ASEAN ke - 35 di Bangkok, Thailand, pada Sabtu, 2 November 2019. Biro Pers

    TEMPO.CO, Bangkok - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membahas dua isu kemanusiaan dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yaitu Antonio Guterres.

    Jokowi dan Guterres membahas soal isu pengungsi Rohingya dan keamanan di negara bagian Rakhine State, Myanmar, serta Palestina.

    “Presiden juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk turut berkontribusi bagi upaya penyelesaian masalah,” kata Retno Marsudi, menteri Luar Negeri, dalam rilis yang diterima Tempo pada Ahad, 3 November 2019.

    Pertemuan keduanya berlangsung seusai  sesi pleno KTT ASEAN ke – 35 di Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, pada Sabtu, 2 November 2019.

    "Presiden menyampaikan observasinya terhadap dua isu ini. Sekali lagi, Indonesia secara aktif bersedia, more than ready, untuk berkontribusi dalam upaya penyelesaian dua masalah yang tidak mudah itu," kata Retno, yang turut mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral itu.

    Mengenai sikap Jokowi ini, Sekjen PBB Guterres menyampaikan apresiasinya khususnya atas kontribusi Indonesia dalam upaya penyelesaian dua isu ini.

    "Kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus berusaha karena dua-duanya pada akhirnya menyangkut masalah kemanusiaan," kata Retno.

    Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi juga didampingi Menko Polhukam Mahfud Md, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.