Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kamboja Ancam Maskapai yang Bawa Pulang Oposisi

image-gnews
Mantan Pemimpin Oposisi Kamboja, Sam Rainsy, saat kunjungan ke kantor Tempo di Palmerah, Jakarta Barat, 16 April 2018. TEMPO/Fajar Januarta
Mantan Pemimpin Oposisi Kamboja, Sam Rainsy, saat kunjungan ke kantor Tempo di Palmerah, Jakarta Barat, 16 April 2018. TEMPO/Fajar Januarta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas penerbangan sipil Kamboja mengeluarkan peringatan kepada maskapai yang menerbangkan pemimpin oposisi Sam Rainsy pulang ke Kamboja.

Chea Oun dari Departemen Penerbangan Sipil Negara, mengatakan pada Jumat kepada Khmer Service, seperti dikutip dari Radio Free Asia, 2 November 2019, bahwa larangan terhadap Kepala Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) juga meluas ke tujuh pejabat CNRP lainnya, serta istrinya, yang didakwa bersama dengan Sam Rainsy pada bulan September dengan tuduhan berusaha melakukan kudeta sehubungan dengan kembalinya yang direncanakan pada 9 November.

"Maskapai tidak diizinkan membawa mereka," katanya.

"Tidak boleh ada maskapai penerbangan yang menerbangkan narapidana, tetapi jika mereka melakukannya, itu berarti mereka berpartisipasi dalam komplotan dan perusahaan dapat dituntut juga."

Selain menghadapi dakwaan karena merencanakan kudeta, Sam Rainsy juga dikenakan serangkaian tuduhan dan hukuman lain yang menurutnya bermotif politik.

Sam Rainsy mengatakan akan menggunakan momen kepulangannya dari pengasingan untuk mempelopori pemulihan demokrasi di Kamboja melalui protes damai. Perdana Menteri Hun Sen telah berjanji untuk menangkap pemimpin oposisi segera setelah ia menginjakkan kaki di dalam negeri.

Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. AP Photo

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hun Sen mengeluarkan larangan serupa terhadap maskapai penerbangan untuk tidak membawa Sam Rainsy pada 2016, tak lama setelah ia meninggalkan Kamboja karena pengasingan yang dilakukan sendiri di Paris, Prancis, tetapi mencabutnya setahun kemudian.

Chea Oun mengatakan pada hari Jumat bahwa larangan baru menggantikan pencabutan terbaru dari maskapai penerbangan yang membawanya ke Kamboja.

Dalam wawancara dengan RFA di Washington, wakil presiden CNRP, Mu Sochua mengatakan, pembalikan pencabutan itu menandakan bahwa Hun Sen khawatir Sam Rainsy akan berhasil mengguncang pemerintahannya.

"Pemerintah Hun Sen takut akan kehadiran Sam Rainsy di Kamboja," katanya, seraya menambahkan bahwa anggota partai CNRP akan terus membeli tiket penerbangan pulang.

"Aku ingin bertanya pada Hun Sen, mengapa dia tidak menangkap Sam Rainsy? Hun Sen takut akan pengaruh Sam Rainsy."

Sejak Sam Rainsy meninggalkan Kamboja, pihak berwenang menangkap presiden CNRP Kem Sokha atas tuduhan pengkhianatan pada September 2017 dan Mahkamah Agung memutuskan untuk membubarkan partai itu dua bulan kemudian karena perannya dalam rencana yang diduga untuk menggulingkan rezim Hun Sen.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Keberadaan Oposisi, Zulhas: di Jakarta Beda, di Jawa Barat Bareng, Itu Gimana Coba?

3 hari lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Soal Keberadaan Oposisi, Zulhas: di Jakarta Beda, di Jawa Barat Bareng, Itu Gimana Coba?

Ketua Umum PAN Zulkfli Hasan mengungkapkan pandangannya soal keberadaan oposisi di Indonesia. Menurut Zulhas, sering ada perbedaan antara dinamika politik nasional dengan politik di daerah.


Bamsoet Sebut Pemerintahan Indonesia Tak Butuh Oposisi

7 hari lalu

Politikus senior Golkar sekaligus Ketua MPR Bambang Soesatyo ditemui di Rumah Kertanegara 4, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bamsoet Sebut Pemerintahan Indonesia Tak Butuh Oposisi

Bamsoet mengatakan yang dibutuhkan pemerintahan Indonesia adalah demokrasi gotong royong, bukan oposisi.


Ada Youtuber Siksa Kera di Angkor, Pemerintah Kamboja Bakal Ambil Tindakan

9 hari lalu

Candi Angkor Wat di Siem Reap, Kamboja, (1/12). Angkor Wat dibangun oleh Raja Suryavarman II pada pertengahan abad ke-12, dan kini menjadi tujuan wisata di Kamboja. ANTARA/Wahyu Putro A
Ada Youtuber Siksa Kera di Angkor, Pemerintah Kamboja Bakal Ambil Tindakan

Selama ini, penyiksaan terhadap kera di Angkor tidak mencolok, tapi lama kelamaan kasusnya semakin banyak.


Oposisi Korea Selatan Diprediksi Menang dalam Pemilu Legislatif, Jadi Ganjalan untuk Presiden Yoon

9 hari lalu

Seorang pria memeriksa surat suaranya di tempat pemungutan suara pada pemilihan parlemen ke-22 di Seoul, Korea Selatan, 10 April 2024. REUTERS/Kim Hong-ji
Oposisi Korea Selatan Diprediksi Menang dalam Pemilu Legislatif, Jadi Ganjalan untuk Presiden Yoon

Partai oposisi utama Korea Selatan dan sekutu-sekutunya diperkirakan akan memenangkan mayoritas dalam pemilihan legislatif


Pemimpin Skotlandia Hingga Mantan Hakim Agung Desak Inggris Berhenti Jual Senjata ke Israel

15 hari lalu

Menteri Pertama Skotlandia Humza Yousaf di Parlemen Skotlandia di Holyrood, di Edinburgh, Skotlandia, Inggris, 30 Maret 2023. REUTERS/Russell Cheyne
Pemimpin Skotlandia Hingga Mantan Hakim Agung Desak Inggris Berhenti Jual Senjata ke Israel

Tekanan politik terhadap PM Inggris untuk menghentikan ekspor senjata ke Israel meningkat setelah tujuh pekerja World Central Kitchen tewas di Gaza


4 Fakta PKS Jadi Partai Oposisi Terlama di Indonesia

16 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa poster saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
4 Fakta PKS Jadi Partai Oposisi Terlama di Indonesia

PKS berpeluang menjadi oposisi di 4 rezim. Partai oposisi terlama di Indonesia


Erdogan Kalah, 5 Hal tentang Pemilu Turki

17 hari lalu

Presiden Turki Tayyip Erdogan menghadiri konferensi pers dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz (tidak dalam gambar) di Kanselir di Berlin, Jerman, 17 November 2023. REUTERS/Liesa Johannssen
Erdogan Kalah, 5 Hal tentang Pemilu Turki

Recep Tayyip Erdogan dan partainya pada Ahad, 31 Maret 2024, ketar-ketir dalam pemilu yang menegaskan kembali oposisi sebagai kekuatan politik


Partai Erdogan Kalah Telak di Pemilu Lokal Turki: Kami Akan Introspeksi

18 hari lalu

Presiden Turki Tayyip Erdogan berpose bersama para pendukungnya saat ia meninggalkan tempat pemungutan suara selama pemilihan lokal di Istanbul, Turki 31 Maret 2024. Murat Kulu/PPO/Handout via REUTERS
Partai Erdogan Kalah Telak di Pemilu Lokal Turki: Kami Akan Introspeksi

Presiden Recep Tayyip Erdogan berjanji untuk memperbaiki kesalahan apa pun yang menyebabkan kekalahan partainya dalam pemilihan lokal di Turki.


Thailand Berencana Legalisasi Kasino untuk Tingkatkan Pemasukan dan Lapangan Kerja

21 hari lalu

Ilustrasi Kasino. AFP
Thailand Berencana Legalisasi Kasino untuk Tingkatkan Pemasukan dan Lapangan Kerja

Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengatakan jika disahkan oleh parlemen, undang-undang kasino akan menghasilkan lebih banyak lapangan kerja


Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

22 hari lalu

(Dari kiri ke kanan) Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Capres Terpilih Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan (istri AHY) saat menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

AHY bersyukur karena Prabowo menang, partainya kembali ke pemerintahan.