Aktivisi Pro Demokrasi Hong Kong Joshua Wong Dilarang Ikut Pemilu

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis Pro Demokrasi asal Hong Kong, Joshua Wong, datang ke Kongres Amerika Serikat meminta dukungan penerapan demokrasi pada September 2019. Reuters

    Aktivis Pro Demokrasi asal Hong Kong, Joshua Wong, datang ke Kongres Amerika Serikat meminta dukungan penerapan demokrasi pada September 2019. Reuters

    TEMPO.COHong Kong – Aktivis pro-demokrasi Hong Kong, Joshua Wong, dilarang mengikuti pemilu lokal di tengah gelombang unjuk rasa besar-besaran yang berlangsung sejak Juni 2019.

    Wong, yang merupakan salah satu tokoh muda dalam demonstrasi ini, menuding pemerintah Hong Kong melakukan proses seleksi politik.

    Dia mengatakan ini setelah seorang petugas pemilu menyatakan dia tidak bisa menjadi kandidat parlemen untuk pemilu.

    “Keputusan untuk melarang saya mengikuti pemilu dilatarbelakangi keputusan politik,” kata Wong seperti dilansir Channel News Asia pada Selasa, 29 Oktober 2019.

    Wong menuding alasan pelarangan dirinya mengikuti pemilu bersifat subyektif. “Setiap orang tahu alasan sebenarnya adalah identitas saya yaitu Joshua Wong,” kata Wong.

    Dia juga mengatakan dirinya sebagai satu-satunya calon kandidat parlemen yan didiskualifikasi dari sekitar 1.000 orang kandidat untuk pemilu dewan distrik.

    Selama ini, posisi ini kurang diminati dan lebih banyak diisi kandidat pro Cina. Namun, gejolak politik di Hong Kong belakangan ini membuat banyak orang berminat mengisi posisi ini.

    “Ada pertanyaan apakah Wong menerima kedaulatan Cina atas Hong Kong dan apakah dia berpendapat referendum dan kemerdekaan sebagai opsi bagi Hong Kong,” kata Laura Aron, seorang petugas pemilu yang memutuskan melarang Wong mengikuti pemilu lokal ini.

    Seorang juru bicara pemerintah Hong Kong mengatakan nominasi Wong untuk pemilu lokal dinyatakan invalid karena dia memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri bagi Hong Kong. Sikap politik ini dinyatakan bertentangan dengan Basic Law, yang merupakan konstitusi mini Hong Kong.

    “Ini membuat calon kandidat tidak bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang pemilu terkait,” kata juru bicara ini.

    Hong Kong, seperti dilansir Reuters, telah mengalami demonstrasi besar-besaran sejak Juni 2019 untuk menolak pengesahan legislasi ekstradisi.

    Unjuk rasa ini kerap berlangsung rusuh dan diwarnai vandalisme serta penjarahan toko, yang membuat ekonomi Hong Kong memasuki resesi.

    Meski legislasi itu sudah ditarik dari parlemen, warga terus berunjuk rasa menuntut diterapkannya sistem demokrasi secara penuh agar bisa memilih pemimpinnya sendiri. Saat ini, kepala eksekutif Hong Kong dijabat oleh orang yang ditunjuk Beijing.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.