TEMPO.CO, Hong Kong – Pemerintah Hong Kong mengatakan wilayah semi-otonomi ini memasuki masa resesi setelah didera unjuk rasa besar-besaran selama lima bulan terakhir, yang kerap berakhir rusuh pada demonstrasi akhir pekan.
“Pukulan terhadap ekonomi kita (dari unjuk rasa) komprehensif,” kata Pau Chan, menteri Keuangan Hong Kong, seperti dilansir Channel News Asia pada Senin, 28 Oktober 2019.
Chan mengatakan ini lewat tulisan di blog sambil menambahkan prediksi awal pertumbuhan Produk Domestik Bruto pada kwartal ketiga pada Kamis nanti akan menunjukkan dua kwartal berturut-turut mengalami kontraksi. Ini merupakan definisi teknis untuk resesi ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negatif.
Chan juga mengatakan kondisinya saat ini sulit untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah yaitu kisaran 0 – 1 persen pada akhir tahun.
Demonstrasi besar kembali terjadi pada Ahad pekan lalu dengan peserta menyuarakan tindakan brutal polisi, membela Muslim dan wartawan. Polisi menyemprotkan kanon air atau water cannon terhadap sejumlah warga yang berdiri di depan masjid.
Sejumlah wartawan juga mengalami luka saat meliput demonstrasi pro-Demokrasi ini. Pusat perbelanjaan dan kegiatan turisme terganggu akibat sering tutup karena demonstrasi dan vandalisme yang kerap terjadi.
Rekaman televisi menunjukkan sejumlah demonstran, yang memasuki hotel di Kowloon dan jalan arteri di Road Nathan, memasang barikade dan menyalakan api. Mereka juga terekam menyemprotkan bensin dari platik botol dan membakar pintu masuk kereta api.
Di salah satu stasiun MRT, sejumlah pemrotes terlihat mengarahkan besi panjang panas yang terbakar ke arah polisi.
Polisi menyebut menembakkan 88 kaleng gas air mata, dan 27 peluru karet pada Ahad kemarin.
Serikat pekerja RTHK mengatakan telah meminta polisi untuk mengidentifikasi penyerang wartawan yang mengenakan masker wajah dan mencopot masker itu. Padahal wartawan yang sedang bertugas mengenakan jaket jurnalis dan memperkenalkan dirinya sebagai wartawan.
Belum jelas apakah wartawan ini mengenakan masker gas untuk melindungi wajahnya dari serangan gas air mata. Ini karena otoritas Hong Kong melarang penggunaan masker dalam unjuk rasa dengan mengaktifkan kembali sebuah undang-undang darurat. Hong Kong Free Press juga meminta agar seorang fotografernya yang ditahan segera dibebaskan.
Unjuk rasa di Hong Kong, seperti dilansir Reuters, awalnya menuntut agar pemerintah membatalkan pembahasan legislasi ekstradisi. Meskipun akhirnya pembahasan legislasi ini dibatalkan dan RUU itu ditarik, warga terus menggelar unjuk rasa meminta diterapkannya sistem demokrasi. Ini agar warga bisa memilih pemimpin sendiri.
