Trump Cabut Sanksi Ekonomi Atas Turki, Alasannya?

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Donald Trump memberikan pernyataannya di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 13 April 2018. Donald Trump mengatakan menurutnya rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad bertanggung jawab untuk itu. (AP Photo/Susan Walsh)

    Presiden Donald Trump memberikan pernyataannya di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 13 April 2018. Donald Trump mengatakan menurutnya rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad bertanggung jawab untuk itu. (AP Photo/Susan Walsh)

    TEMPO.COWashington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengakhiri sanksi terhadap Turki pada Rabu, 23 Oktober 2019.

    Trump juga menyatakan mengakhiri keterlibatan militer AS dalam perang tak berkesudahan di Suriah seiring masuknya pasukan Turki dan Rusia ke wilayah yang dikuasai sebelumnya oleh pasukan AS dan milisi Kurdi.

    “Biarkan orang lain yang bertempur di atas pasir berdarah ini,” kata Trump dalam pidato di Gedung Putih, yang secara resmi menyerahkan kekuasaan di Suriah Utara ke Ankara dan meningkatkan perang Moskow di Suriah, seperti dilansir Channel News Asia pada Kamis, 24 Oktober 2019.  

    Trump mengatakan mencabut sanksi ekonomi terhadap Turki karena gencatan senjata yang disepakati di Suriah utara berlangsung. Sebelumnya, militer Turki menginvasi wilayah ini hingga 30 kilometer ke dalam area Suriah untuk mengusir milisi Kurdi dari area ini.

    Trump menyebut gencatan senjata ini sebagai teroboson besar.

    Trump juga menyebut milisi Kurdi merasa senang dengan perkembangan ini. Pimpinan Kurdi sebelumnya menuding AS berkhianat karena meninggalkan mereka sehingga mudah diserang Turki.

    Trump mengatakan komandan pasukan Kurdi di wilayah Suriah utara, Mazloum Abdi, telah menyampaikan pesan merasa sangat senang.

    Dalam cuitan lewat juru bicara pada Rabu kemarin, Mazloum mengucapkan terima kasih atas upaya Trump menghentikan serangan brutal pasukan Turki dan kelompok jihad terhadap warganya.

    Secara terpisah, NATO menggelar pertemuan menteri pertahanan pada Rabu pekan ini. Jerman mengajukan proposal zona aman di kawasan Suriah utara mirip dengan proposal Turki.

    Soal ini, Duta Besar Asuntuk NATO, Kay Bailey Hutchinson, mengatakan Eropa harus menyediakan pasukan dan bukan AS.

    Hutchinson juga menyerukan penyelidikan mengenai kemungkinan kejahatan perang terjadi selama serangan militer Turki. Soal ini, utusan AS untuk Suriah, James Jeffrey, mengatakan kepada anggota Kongres bahwa ada indikasi bukti terjadinya kejahatan perang saat invasi militer Turki terjadi.

    Namun, seorang pejabat senior AS mengatakan tidak ada indikasi militer Turki menyerang populasi lokal seperti yang dikhawatirkan.

    Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, mengatakan kepada Mazloum bahwa warga sipil Kurdi tidak perlu meninggalkan rumahnya. Ini menanggapi tudingan Turki melakukan pembersihan area ini dari warga Kurdi.

    Soal keputusan Trump ini, tokoh Partai Republik, Mitt Romney, menyesalkannya.

    “Tidak terpikirkan Turki tidak akan menerima konsekuensi atas tindakan buruk yang bertentangan dengan kepentingan AS dan teman-teman kita,” kata Romney.

    Namun, Trump berkukuh perpindahan kekuasaan di Suriah utara dari AS kepada Turki dan Rusia ini sebagai pemenuhan janji kampanye yaitu menarik AS dari konflik sektarian dan kesukuan yang telah berlangsung lama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.