RUU Ekstradisi Resmi Dicabut, Pemimpin Hong Kong Terancam Dicopot

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Dewan Legislatif Hong Kong resmi mencabut pembahasan Rancangan Undang Undang Ekstradisi ke Cina hari Rabu, 23 Oktober 2019.

    Hong Kong diguncang demo terbesar dalam sejarah selama 20 minggu untuk memprotes dan menuntut pencabutan RUU Ekstradisi Cina yang dianggap bertujuan mengekang kebebasan bersuara warga Hong Kong.

    Sekretaris Keamanan John Lee mengumumkan pencabutan RUU Ekstradisi ke Cina. Sejumlah pengamat mengatakan, pencabutan RUU itu tidak akan menjamin gelombang demonstrasi akan berhenti.

    "Untuk menguraikan posisi pemerintah secara jelas atas upaya legislasi, sesuai peraturan 64 Legco (2), saya secara resmi mengumumkan penarikan RUU," kata Lee sebagaimana dilaporkan oleh Channel News Asia, 23 Oktober 2019.

    Pencabutan pembahasan RUU Ekstradisi terjadi hanya 6 jam setelah Chan Tong-kai, tersangka pembunuh kekasihnya di Taiwan pada Februari tahun 2018 dibebaskan dari hukuman penjara oleh Hong Kong dalam perkara pencucian uang.

    Tersangka pembunuh melarikan diri ke Hong Kong, sehingga membuat polisi Taiwan tidak dapat menangkapnya karena tidak ada perjanjian ekstradisi.

    Jumat pekan lalu, tersangka pembunuhan itu menulis surat kepada Kepala Pemerintah Hong Kong, Carrie Lam untuk menyerahkan diri kepada Taiwan setelah pembebasannya dari hukuman penjara di Hong Kong.

    Kasus Chan memicu pemerintah Hong Kong mengajukan RUU Ekstradisi yang direspons dengan demonstrasi besar-besaran selama 5 bulan.

    Bersamaan dengan pencabutan RUU Ekstradisi ke Cina, media melaporkan Beijing berencana untuk menggantikan posisi Lam dengan pemimpin interim pada Maret 2020.

    Lam yang dipilih Beijing untuk memimpin Hong Kong berusaha bertahan menghadapi kritikan dari para demonstran. Lam dituntut membongkar kekerasan brutal polisi terhadap demonstran dan melepaskan seluruh tahanan yang melakukan unjuk rasa tanpa dikenai dakwaan apapun.

    Beberapa demonstran tidak percaya pencopotan Lam akan menyelesaikan seluruh masalah termasuk mengakhiri demonstrasi, kecuali pemerintah memenuhi seluruh tuntutan para pengunjuk rasa.

    "Menurut saya mengganti Carrie lam tidak akan menyelesaikan seluruh masalah," kata Joyce Ho, warga Hong Kong usia 18 tahun.

    Beberapa sumber yang dilaporkan South China Morning Post menyebut Norman Chan, mantan Kepala Otoritas Keuangan Hong Kong dan Henry Tang, Sekretaris Keuangan dan Ketua Sekretaris untuk pemerintahan Hong Kong sebagai kandidat pengganti Lam.

    Menanggapi pencalonan dirinya sebagai kepala eksekutif Hong Kong, Tang menyatakan dirinya mendukung Carrie Lam dan tidak mau menanggapi spekulasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.