Diplomat Cina Kini Harus Melapor Jika Bertemu Pejabat Amerika

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bendera Republik Rakyat Cina dan bendera AS berkibar di tiang lampu di sepanjang jalan Pennsylvania Avenue dekat Capitol AS selama kunjungan kenegaraan Presiden China Hu Jintao, di Washington, DC, Amerika Serikat, 18 Januari 2011.[REUTERS/Hyungwon Kang]

    Bendera Republik Rakyat Cina dan bendera AS berkibar di tiang lampu di sepanjang jalan Pennsylvania Avenue dekat Capitol AS selama kunjungan kenegaraan Presiden China Hu Jintao, di Washington, DC, Amerika Serikat, 18 Januari 2011.[REUTERS/Hyungwon Kang]

    TEMPO.CO, Jakarta - Diplomat Cina di Amerika Serikat kini harus melaporkan pertemuan mereka dengan pejabat daerah dan negara, baik itu kunjungan pendidikan atau riset, menurut peraturan Departemen Luar Negeri AS yang baru.

    Pembatasan ini dikeluarkan di tengah kekhawatiran yang berkembang tentang pengaruh Cina di AS dan di tempat lain, dan diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap aturan serupa tentang bagaimana diplomat Barat beroperasi di Cina.

    Menurut laporan CNN, 18 Oktober 2019, dua pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa di bawah aturan baru itu, pejabat Cina tidak diharuskan untuk meminta izin untuk kunjungan ini seperti rekan-rekan mereka di Cina. Mereka hanya harus melaporkan kunjungan ke Departemen Luar Negeri AS.

    Para pejabat mengatakan tujuan dari persyaratan baru ini adalah untuk membuat pemerintah Cina secara timbal balik mengizinkan diplomat Amerika untuk terlibat dengan pejabat provinsi dan lokal serta universitas dan lembaga penelitian lainnya dengan cara yang dapat dilakukan oleh diplomat Cina di AS. Mereka mengatakan tindakan itu tidak terkait langsung dengan bagian lain dari hubungan AS-Cina.

    Para pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan pihak Cina telah diberitahu minggu lalu terkait aturan ini, dan bahwa mereka telah menerima satu pemberitahuan hari ini dari pertemuan resmi. Namun, para pejabat menolak untuk menyebutkan secara spesifik bagaimana Departemen Luar Negeri akan menindak diplomat yang tidak mematuhi persyaratan baru.

    Kedutaan Besar Cina di Washington mengatakan pada hari Rabu bahwa "pembatasan terbaru oleh Departemen Luar Negeri AS pada diplomat Cina melanggar Konvensi Wina. Sejauh ini, pihak Cina tidak memiliki persyaratan serupa pada diplomat Amerika dan petugas konsuler di Cina."

    "Mengenai timbal balik, AS memiliki jumlah personel diplomatik yang jauh lebih besar di CIna daripada di AS," tambah kedutaan. "Pada 2018 saja, diplomat Amerika memiliki 160 lebih kunjungan ke universitas-universitas Cina."

    Pada Kamis Beijing memprotes keputusan AS untuk memerintahkan para diplomat Cina melapor ke Departemen Luar Negeri sebelum bertemu pejabat setempat, mengatakan langkah itu tidak berdasar dan melanggar hukum internasional.

    Dikutip dari South China Morning Post, juru bicara kementerian luar negeri Cina Geng Shuang mengatakan Beijing menentang langkah itu dan telah membuat protes diplomatik ke Washington.

    "Departemen Luar Negeri membuat syarat dan hambatan tambahan bagi diplomat Cina untuk melakukan pekerjaan normal mereka," kata Geng. "Cina mendukung staf diplomatik AS di Cina untuk melakukan tugas normal, dan akan memberikan bantuan untuk itu."

    Tetapi seorang juru bicara kedutaan besar AS di Beijing pada hari Kamis mengatakan langkah itu tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau membatasi keterlibatan organisasi AS dengan mitra Cina.

    "Peraturan ini adalah tentang timbal balik," katanya. "Ini merupakan tanggapan terhadap pembatasan yang dihadapi para diplomat AS di Cina ketika mereka berusaha untuk terlibat dengan para pemimpin provinsi dan lokal, atau mengunjungi lembaga pendidikan atau penelitian."

    Para analis mengatakan tidak jelas bagaimana perubahan kebijakan akan ditegakkan dan seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri menolak pada hari Rabu untuk menentukan konsekuensi pelanggaran, tetapi bahwa itu tidak mungkin mengubah perlakuan Beijing terhadap diplomat asing di Cina. Langkah ini muncul pada saat hubungan Amerika Serikat dan Cina tegang karena negosiasi untuk mengakhiri perang dagang yang berkepanjangan, dan di tengah meningkatnya bentrokan teknologi, ideologi, dan kepentingan strategis di Indo-Pasifik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.