Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diplomat Cina Kini Harus Melapor Jika Bertemu Pejabat Amerika

image-gnews
Bendera Republik Rakyat Cina dan bendera AS berkibar di tiang lampu di sepanjang jalan Pennsylvania Avenue dekat Capitol AS selama kunjungan kenegaraan Presiden China Hu Jintao, di Washington, DC, Amerika Serikat, 18 Januari 2011.[REUTERS/Hyungwon Kang]
Bendera Republik Rakyat Cina dan bendera AS berkibar di tiang lampu di sepanjang jalan Pennsylvania Avenue dekat Capitol AS selama kunjungan kenegaraan Presiden China Hu Jintao, di Washington, DC, Amerika Serikat, 18 Januari 2011.[REUTERS/Hyungwon Kang]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Diplomat Cina di Amerika Serikat kini harus melaporkan pertemuan mereka dengan pejabat daerah dan negara, baik itu kunjungan pendidikan atau riset, menurut peraturan Departemen Luar Negeri AS yang baru.

Pembatasan ini dikeluarkan di tengah kekhawatiran yang berkembang tentang pengaruh Cina di AS dan di tempat lain, dan diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap aturan serupa tentang bagaimana diplomat Barat beroperasi di Cina.

Menurut laporan CNN, 18 Oktober 2019, dua pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa di bawah aturan baru itu, pejabat Cina tidak diharuskan untuk meminta izin untuk kunjungan ini seperti rekan-rekan mereka di Cina. Mereka hanya harus melaporkan kunjungan ke Departemen Luar Negeri AS.

Para pejabat mengatakan tujuan dari persyaratan baru ini adalah untuk membuat pemerintah Cina secara timbal balik mengizinkan diplomat Amerika untuk terlibat dengan pejabat provinsi dan lokal serta universitas dan lembaga penelitian lainnya dengan cara yang dapat dilakukan oleh diplomat Cina di AS. Mereka mengatakan tindakan itu tidak terkait langsung dengan bagian lain dari hubungan AS-Cina.

Para pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan pihak Cina telah diberitahu minggu lalu terkait aturan ini, dan bahwa mereka telah menerima satu pemberitahuan hari ini dari pertemuan resmi. Namun, para pejabat menolak untuk menyebutkan secara spesifik bagaimana Departemen Luar Negeri akan menindak diplomat yang tidak mematuhi persyaratan baru.

Kedutaan Besar Cina di Washington mengatakan pada hari Rabu bahwa "pembatasan terbaru oleh Departemen Luar Negeri AS pada diplomat Cina melanggar Konvensi Wina. Sejauh ini, pihak Cina tidak memiliki persyaratan serupa pada diplomat Amerika dan petugas konsuler di Cina."

"Mengenai timbal balik, AS memiliki jumlah personel diplomatik yang jauh lebih besar di CIna daripada di AS," tambah kedutaan. "Pada 2018 saja, diplomat Amerika memiliki 160 lebih kunjungan ke universitas-universitas Cina."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada Kamis Beijing memprotes keputusan AS untuk memerintahkan para diplomat Cina melapor ke Departemen Luar Negeri sebelum bertemu pejabat setempat, mengatakan langkah itu tidak berdasar dan melanggar hukum internasional.

Dikutip dari South China Morning Post, juru bicara kementerian luar negeri Cina Geng Shuang mengatakan Beijing menentang langkah itu dan telah membuat protes diplomatik ke Washington.

"Departemen Luar Negeri membuat syarat dan hambatan tambahan bagi diplomat Cina untuk melakukan pekerjaan normal mereka," kata Geng. "Cina mendukung staf diplomatik AS di Cina untuk melakukan tugas normal, dan akan memberikan bantuan untuk itu."

Tetapi seorang juru bicara kedutaan besar AS di Beijing pada hari Kamis mengatakan langkah itu tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau membatasi keterlibatan organisasi AS dengan mitra Cina.

"Peraturan ini adalah tentang timbal balik," katanya. "Ini merupakan tanggapan terhadap pembatasan yang dihadapi para diplomat AS di Cina ketika mereka berusaha untuk terlibat dengan para pemimpin provinsi dan lokal, atau mengunjungi lembaga pendidikan atau penelitian."

Para analis mengatakan tidak jelas bagaimana perubahan kebijakan akan ditegakkan dan seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri menolak pada hari Rabu untuk menentukan konsekuensi pelanggaran, tetapi bahwa itu tidak mungkin mengubah perlakuan Beijing terhadap diplomat asing di Cina. Langkah ini muncul pada saat hubungan Amerika Serikat dan Cina tegang karena negosiasi untuk mengakhiri perang dagang yang berkepanjangan, dan di tengah meningkatnya bentrokan teknologi, ideologi, dan kepentingan strategis di Indo-Pasifik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


5 Film yang Dibintangi Nicolas Cage

1 hari lalu

Nicholas Cage. AP/Vadim Ghirda
5 Film yang Dibintangi Nicolas Cage

Nicolas Cage salah satu aktor senior yang telah membintangi banyak film. Apa saja?


Pemandangan Indah Bunga Plum Mekar jadi Daya Tarik Wisatawan ke Wushan

3 hari lalu

Halaman B&B dengan bunga plum yang mekar di Desa Ganyuan, Quchi, Wushan, Cina.  (dok. Istimewa. Foto: Wang Zhonghu)
Pemandangan Indah Bunga Plum Mekar jadi Daya Tarik Wisatawan ke Wushan

Hamparan bunga plum di sepanjang tepian Sungai Yangtze Wushan, menarik perhatian wisatawan d


6 Presiden Lajang di Dunia

4 hari lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri liturgi Natal Ortodoks di sebuah katedral di wilayah kediaman negara bagian Novo -Ogaryovo di luar Moskow, Rusia, 7 Januari 2024. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
6 Presiden Lajang di Dunia

Berikut sederet presiden yang melajang saat memimpin.


PM Albanese: Australia Tak Berencana Larang TikTok Seperti AS

4 hari lalu

Logo TikTok terlihat di smartphone di depan logo ByteDance yang ditampilkan dalam ilustrasi yang diambil pada 27 November 2019. [REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo]
PM Albanese: Australia Tak Berencana Larang TikTok Seperti AS

PM Australia Anthony Albanese mengatakan pemerintahnya tidak berencana melarang platform media sosial TikTok seperti Amerika Serikat


Ilmuwan di Cina Kembangkan Chip Otak Seperti Neuralink, Sukses Uji di Ikan Zebra

4 hari lalu

Ikan Zebra (Wikipedia)
Ilmuwan di Cina Kembangkan Chip Otak Seperti Neuralink, Sukses Uji di Ikan Zebra

Chip otak yang dikembangkan mampu melacak aktivitas hingga 100 ribu sel yang bisa mengendalikan ikan zebra berenang walaupun dalam kondisi lumpuh.


Taiwan dan Cina Kerja Sama Selamatkan Kapal Terbalik Dekat Wilayah Sengketa

4 hari lalu

Pihak berwenang di kedua belah pihak mengirimkan perahu penyelamat setelah sebuah kapal penangkap ikan Tiongkok terbalik pada dini hari di dekat kepulauan Kinmen yang dikuasai Taiwan, pada 14 Maret 2024. (Penjaga Pantai Taiwan melalui Reuters)
Taiwan dan Cina Kerja Sama Selamatkan Kapal Terbalik Dekat Wilayah Sengketa

Pihak berwenang Cina dan Taiwan mengirimkan perahu penyelamat setelah sebuah kapal penangkap ikan Cina terbalik. Dua selamat, dua tewas dan dua hilang


Kanselir Jerman Olaf Scholz Serukan Deeskalasi di Laut Cina Selatan

5 hari lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengadakan konferensi pers di Berlin, Jerman, 12 Maret 2024. REUTERS/Liesa Johannssen
Kanselir Jerman Olaf Scholz Serukan Deeskalasi di Laut Cina Selatan

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan deeskalasi sengketa Laut Cina Selatan harus menjadi prioritas.


Honor Magic 6 Ultimate Berpeluang Jadi Ponsel Pertama Gunakan Sensor Kamera OmniVision OV50K

5 hari lalu

Honor Magic 6 Ultimate. huaweicentral.com
Honor Magic 6 Ultimate Berpeluang Jadi Ponsel Pertama Gunakan Sensor Kamera OmniVision OV50K

OmniVision OV50K adalah kamera 50 megapiksel yang akan menawarkan fotografi kelas flagship. Honor Magic 6 berpeluang jadi yang pertama gunakannya.


Rusia Tahan Warga Korea Selatan atas Tuduhan Mata-mata untuk Pertama Kali

6 hari lalu

Ilustrasi napi di penjara. Shutterstock
Rusia Tahan Warga Korea Selatan atas Tuduhan Mata-mata untuk Pertama Kali

Insiden ini menandai pertama kalinya seorang warga Korea Selatan ditahan di Rusia atas tuduhan mata-mata.


Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

6 hari lalu

Mantan presiden Cina Hu Jintao meninggalkan kursinya dikawal dua pria saat upacara penutupan Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Cina, di Aula Besar Rakyat di Beijing, Cina, 22 Oktober 2022. REUTERS/Tingshu Wang
Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja