Aturan Baru, Rumah Polisi Hong Kong Tak Boleh Jadi Sasaran Demo

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Hong Kong menerbitkan perintah yang melarang siapa pun memblokade atau merusak area perumahan kepolisian dan aparat keamanan lainnya, yang sudah empat bulan ini lebih menjadi sasaran unjuk rasa anti-pemerintah.

    Dikutip dari reuters.com, Selasa, 15 Oktober 2019, ini adalah keputusan terbaru yang diambil pemerintah wilayah Hong Kong setelah sebelumnya Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam melarang penggunaan penutup wajah oleh para pengunjuk rasa. Penutup wajah digunakan para demonstran untuk menutupi identitas mereka dan mengatasi serangan gas air mata.

    "Saya telah katakan pada banyak kesempatan kalau kekerasan tidak akan memberikan kita solusi. Kekerasan hanya akan membuat lebih banyak kekerasan," kata Lam, Selasa, 15 Oktober 2019.

    Menurut Lam, pihaknya harus mempertimbangkan segala hal demi menghentikan kerusuhan. Kelonggaran aturan bagi para pengunjuk rasa hanya akan membuat malah semakin buruk.

    Kepolisian Hong Kong pada Selasa, 15 Oktober 2019, dalam sebuah pernyataan mengatakan para pengunjuk rasa mengepung dan melemparkan sejumlah bom molotof ke rumah-rumah yang dihuni aparat kepolisian. Mereka juga merusak sejumlah fasilitas.

    Perintah yang diterbitkan pengadilan pada para pengunjuk rasa juga melarang perusakan jalan dan melarang orang-orang menggunakan pena laser atau jenis lampu senter lainnya menyorot ke arah fasilitas-fasilitas kepolisian. Sebelumnya pada Agustus 2019, Pengadilan Tinggi Hong Kong menerbitkan perintah larangan demonstran anti-pemerintah menjadikan bandara sebagai sasaran unjuk rasa. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.