Trump Siapkan Sanksi Ekonomi ke Turki, Tak Ada Opsi Militer

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Turki Tayyip Erdogan terlihat bersama Menteri Pertahanan Hulusi Akar di pusat operasi di Ankara, Turki, 9 Oktober 2019. Presiden Turki Tayyip Erdogan, mengumumkan dimulainya tindakan, mengatakan tujuannya adalah untuk menghilangkan apa yang disebutnya

    Presiden Turki Tayyip Erdogan terlihat bersama Menteri Pertahanan Hulusi Akar di pusat operasi di Ankara, Turki, 9 Oktober 2019. Presiden Turki Tayyip Erdogan, mengumumkan dimulainya tindakan, mengatakan tujuannya adalah untuk menghilangkan apa yang disebutnya "koridor teror" "Di perbatasan selatan Turki. Murat Cetinmuhurdar / Kantor Pers / Handout Presiden via REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump menyiapkan sanksi ekonomi kepada Turki atas operasi militer negara itu ke Suriah bagian utara. Sanksi dijadwalkan akan diberlakukan pada pekan ini.

    Menurut laporan CNN,  Presiden Trump masih menunggu hasil pembahasan Kongres, di mana Republik dan Demokrat mendorong sanksi diberlakukan untuk Turki.

    "Berbicara dengan @LindseyGrahamSC dan banyak anggota Kongres, termasuk Demokrat, mengenai pemberlakuan sanksi tegas kepada Turki," ujar Trump melalui akun Twitternya.

    Sejumlah pejabat di Kementerian Pertahanan mengatakan, pemerintana Trump tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk menghentikan serangan Truki terhadap para milisi dan pasukan Kurdi, sekutur AS memberangus ISIS di Suriah.

    Trump malah kemudian meminta Pentagon memulai kesepakatan penarkan seluruh pasukan AS dari Suriah bagian utara.

    Menteri Keuangan Steven Mnuchin pada hari Jumat lalu mengatakan Trump telah menyetujui sanksi ekonomi baru yang sangat keras terhadap Turki. Sanksi itu akan menghancurkan perekonomian Turki.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.