CEO Apple Tim Cook Jelaskan Soal Aplikasi Peta Hong Kong

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Siswa Apple Developer Academy asal Indonesia Andika Leonardo ber-selfie dengan CEO Apple Tim Cook dalam konferensi pengembang tahunan Apple, WWDC 2018 di San Jose, California, Amerika. Sumber: BINUS

    Siswa Apple Developer Academy asal Indonesia Andika Leonardo ber-selfie dengan CEO Apple Tim Cook dalam konferensi pengembang tahunan Apple, WWDC 2018 di San Jose, California, Amerika. Sumber: BINUS

    TEMPO.COSan Fransisco – Chief Executive Officer Apple, Tim Cook, membela kebijakan perusahaan mencabut aplikasi yang bisa membuat demonstran Hong Kong melacak pergerakan polisi.

    Cook beralasan pencabutan aplikasi ini dari toko digital App Store milik Apple bertujuan melindungi para pengguna layanan perusahaan.

    Manajemen Apple mencabut aplikasi itu dari toko digital setelah munculnya kritik tajam dari surat kabar di Cina. Para demonstran di Hong Kong menggunakan aplikasi itu untuk melacak pergerakan polisi. Ada tuduhan demontran kemudian menyasar polisi dalam bentrokan yang kerap terjadi saat demonstrasi berlangsung.

    Cook menyebut pencabutan aplikasi ini merupakan keputusan yang sulit.

    “Terjadi debat secara nasional dan internasional. Walaupun itu penting, ini tidak berdampak pada faktanya. Menurut dia dalam surat kepada karyawan Apple, aplikasi itu digunakan untuk melakukan tindakan jahat yang menarget individu polisi, dan menyasar properti sehingga melanggar hukum di Hong Kong.

    Aplikasi ini bernama Hkmap.Live.app, yang menyediakan informasi lokasi dari polisi dan demonstran. Apple mengatakan telah menginvestigasi sejumlah laporan dari para pelanggan di Hong Kong dan menemukan aplikasi itu membahayakan para polisi dan penduduk.

    “Aplikasi itu menampilkan loksi polisi dan kami telah memverifikasikan itu kepada Biro Kejahatan Teknologi dan Siber Hong Kong,” begitu pernyataan dari Apple sebelumnya.

    Seperti dilansir Reuters, demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Hong Kong merupakan bentuk protes atas legislasi ekstradisi, yang membuat warga bisa diekstradisi dan diadili di Cina. Namun, meski legislasi ini telah dicabut, warga masih berdemonstrasi nyaris setiap pekan untuk mendesak diterapkannya sistem demokrasi dan memprotes penerapan undang-undang darurat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.