Amerika Bakal Batasi Visa yang Terlibat Kekerasan Etnis Uighur

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, pada Selasa, 8 Oktober 2019, mengatakan bakal memberlakukan pembatasan visa Amerika Serikat terhadap pejabat pemerintah Cina dan Partai Komunis yang diyakini bertanggung jawab terhadap serangkaian pelanggaran yang diterima warga etnis Uighur, etnik Kazakh, Muslim Kyrgyzstan dan kelompok minoritas muslim lainnya.

Pejabat pemerintah Cina yang diduga menempatkan warga etnis Uighur dan kelompok minoritas lainnya di kamp, tidak diizinkan mengunjungi Amerika Serikat. 

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, mengatakan berdasarkan keputusan Kementerian Perdagangan Amerika Serikat ada 28 biro keamanan publik Cina dan perusahaan yang ditambahkan dalam daftar hitam negara itu. Diantara mereka yang masuk daftar hitam adalah perusahaan pengawas video Hikyision.

Menlu Pompeo menyerukan Cina agar segera mengakhiri penindasan yang dilakukan di Xinjiang, membebaskan semua yang ditahan secara sewenang-wenang serta menghentikan upaya pemaksaan kelompok minoritas Muslim Cina yang tinggal di luar negeri untuk segera kembali ke Cina dan menghadapi nasib yang tak pasti.

Sejumlah pejabat di pemerintah Amerika Serikat mengatakan, pemerintahan Trump saat ini tengah mempertimbangkan sanksi yang tepat bagi para pejabat yang diduga terkait tindak kekerasan terhadap pemeluk Islam di Cina. Diantara pejabat itu adalah Sekretaris Partai Xinjian, Chen Quanguo yang berada di eselon atas pemerintah Cina.

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak mengumumkan secara detail nama-nama pejabat yang masuk pada pembatasan visa, tetapi pemberitaan mengenai ini telah berdampak pada harga saham perusahaan-perusahaan asal Cina. Analis percaya pembatasan visa bagi pejabat di Cina bisa membuat Beijing dan Washington mencapai kesepakatan yang jauh lebih kecil minggu ini untuk menyelesaikan perang dagang.

Pada Juli 2019 kemarin, lebih dari 20 negara di Dewan HAM PBB ambil bagian dalam penandatanganan surat bersama yang mengkritik perlakuan Cina terhadap etnisUighur dan Muslim lainnya.

Kedutaan besar Cina di Washington tidak mau berkomentar, tetapi Cina secara konsisten membantah adanya perlakukan buruk yang diterima warga etnis Uighur.

Anggota Senat Amerika Serikat dari Partai Republik Tom Cotton memuji keputusan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat ini dan mendesak sekutu-sekutu negaranya agar mengikutinya. 

Kementerian Perdagangan Amerika Serikat menambahkan Biro Keamanan Publik Pemerintah Daerah otonomi Uighur di Xinjiang, 19 lembaga pemerintah bawahan dan 8 perusahaan masuk ke daftar hitam. 

Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk beberapa perusahaan intelijen terkemuka buatan Cina seperti SenseTime Group Ltd, Megvii Technology Ltd yang didukung oleh Alibaba, Hikvision yang secara resmi dikenal Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd, Zhejiang Dahua Technology, IFLYTEK Co, Xiamen Meiya Pico Information Co, serta Yixin Science dan Technology Co