Facebook Sebut InsightID Terlibat Penyebaran Hoaks Papua Barat

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Akun dan unggahan Facebook yang dihapus karena perilaku tidak autentik dan menyebar informasi palsu terkait Papua Barat.[newsroom.fb.com]

    Akun dan unggahan Facebook yang dihapus karena perilaku tidak autentik dan menyebar informasi palsu terkait Papua Barat.[newsroom.fb.com]

    TEMPO.CO, Jakarta - Facebook menemukan tautan akun palsu yang menyebarkan konten mendukung dan mengkritik gerakan kemerdekaan Papua Barat, dalam bahasa Inggris dan Indonesia, dengan perusahaan media di Indonesia, InsightID. 

    Menurut Facebook sebagaimana dilansir dari Reuters, sekalipun orang-orang di balik kegiatan menyebarkan konten hoaks tentang Papua berusaha menyembunyikan identitas mereka, namun hasil pemantauan platform media sosial ini menemukan tautan ke InsightID.

    InsightID belum memberikan respons atas permohonan wawancara. 

    Pada September lalu, para peneliti mengingatkan bahwa telah terjadi peningkatan akun Twitter dan Facebook palsu di Papua dimana beberapa akun palsu tersebut memposting konten non-pemerintah.

    Kepala Kebijakan Keamanan Siber Facebook, Nathaniel Gleicher mengatakan akun palsu yang ditemukan di Facebook dan Instagram: 69 akun Facebook, 42 Halaman dan 34 akun Instagram. Sekitar 410.000 akun mengikuti satu atau lebih Halaman dan sekitar 120.000 mengikuti setidaknya satu akun Instagram.

    Adapun iklan seharga US$ 300.000 atau Rp 4,3 miliar dihabiskan untuk iklan Facebook yang dibayar terutama dalam mata uang rupiah.

    Facebook mengidentifikasi akun-akun ini melalui investigasi yang sedang berlangsung terhadap dugaan perilaku tidak autentik yang terkoordinasi di wilayah tersebut. Facebook juga melampirkan contoh akun palsu dan unggahan yang dihapus karena perilaku yang tidak autentik atau menyebar hoaks Papua Barat

    REUTERS | KANIA SUKU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.