Pejabat Cemas Deplu AS Dipolitisasi dalam Skandal Politik Trump

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menghadiri makan siang yang diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dengan rekan-rekannya dari lima anggota tetap yang memegang hak veto Dewan Keamanan AS di New York, AS, 26 September 2019. [REUTERS / Yana Paskova]

    Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menghadiri makan siang yang diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dengan rekan-rekannya dari lima anggota tetap yang memegang hak veto Dewan Keamanan AS di New York, AS, 26 September 2019. [REUTERS / Yana Paskova]

    TEMPO.CO, Jakarta - Para pejabat Departemen Luar Negeri AS cemas dan marah setelah keterlibatan Menlu Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam skandal Donald Trump dan Presiden Ukraina.

    Puluhan staf dan mantan staf dari berbagai bidang di Departemen Luar Negeri dan pada berbagai tahap karir mereka, mengatakan kontroversi Ukraina telah memperburuk perpecahan antara orang yang diangkat secara politis dan diplomat karier, banyak dari mereka mengatakan departemen sedang dipolitisasi dengan cara yang merusak hubungan AS dengan negara lain.

    Menurut laporan CNN, 5 Oktober 2019, staf Departemen Luar Negeri juga mengatakan rasa frustrasi menguat ketika Pompeo mencoba menerapkan pandangan pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani, yang telah memasukkan dirinya ke dalam kebijakan luar negeri. Pompeo tampaknya kekurangan inisiatif untuk mendorong Trump, kata seorang pejabat veteran karir, bahkan ketika Presiden tampaknya menggunakan Deplu untuk memenuhi tujuan politiknya.

    Beberapa pejabat mengatakan ada juga ketakutan akan pembalasan dari pemerintahan, yang mereka katakan telah secara konsisten mengesampingkan departemen kabinet tertua Amerika.

    "Pasti ada perasaan di dalam gedung bahwa ada potensi pembalasan," kata seorang mantan pejabat Departemen Luar Negeri.

    Departemen Luar Negeri belum menanggapi permintaan komentar terkait kritik terhadap Pompeo.

    Ketegangan di dalam departemen telah terlihat jelas. Teks yang dirilis Kamis mengungkapkan seorang pejabat luar negeri di Ukraina khawatir Presiden, Giuliani dan calon utusan politik Trump mendorong untuk quid pro quo: bantuan keamanan untuk transaksi dua penyelidikan yang akan menguntungkan kepentingan politik pribadi Trump.

    Satu akan menjadi investigasi terhadap klaim tidak berdasar bahwa Ukraina ikut campur dalam pemilihan AS 2016 atas nama Hillary Clinton. Yang kedua akan menyelidiki seorang pengusaha Ukraina yang mempekerjakan putra mantan Wakil Presiden Joe Biden, Hunter, untuk duduk di dewan perusahaannya. Tidak ada bukti kesalahan dilakukan oleh Joe atau Hunter Biden.

    Dan Giuliani telah mendorong teori yang tidak berdasar bahwa Ukraina mendalangi campur tangan pemilihan presiden 2016. Intelijen AS tidak menemukan bukti tentang itu dan secara konsisten mengatakan Rusia yang harus disalahkan.

    Presiden Donald Trump, kanan, melakukan pertemuan disela-sela sidang umum PBB dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy. Sumber: REUTERS/Jonathan Ernst

    Secara terpisah, Presiden juga memiliki proxy untuk menjangkau sekutu asing untuk menyelidiki asal-usul penyelidikan intelijen AS terhadap campur tangan pemilu Rusia 2016.

    Ketika ditanya pada hari Sabtu apakah investigasi Ukraina sesuai, Pompeo, yang merupakan mantan direktur CIA, tidak keberatan dengan upaya yang bertentangan dengan badan intelijen AS dan memberikan kepercayaan pada teori Giuliani yang tidak berdasar tentang Ukraina.

    Mike Pompeo juga membantu upaya Trump untuk meminta sekutu menyelidiki asal-usul penyelidikan badan intelijen AS terhadap campur tangan Rusia dalam pemilu 2016. Pemerintahan Trump dilaporkan telah meminta bantuan dari Inggris, Australia dan lainnya.

    Komentar publik Mike Pompeo di Athena adalah pernyataan publik yang pertama tentang kontroversi Ukraina sejak dia menulis dua tweet, yang mengatakan dia tidak akan membiarkan pejabat Departemen Luar Negeri untuk berpartisipasi dalam penyelidikan pemakzulan Trump atas percakapan telepon Trump pada 25 Juli dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.