Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demonstran Hong Kong Tolak Larangan Masker

Reporter

Editor

Budi Riza

image-gnews
Pekerja kantor anti-pemerintah mengenakan topeng menghadiri protes waktu makan siang, di Central, di Hong Kong, Cina, 4 Oktober 2019. Demonstran anti-pemerintah yang bertopeng disebut menodai perayaan Hari Nasional China pada Selasa kemarin, dengan merusak fasilitas umum di seluruh Hong Kong. REUTERS/Tyrone Siu
Pekerja kantor anti-pemerintah mengenakan topeng menghadiri protes waktu makan siang, di Central, di Hong Kong, Cina, 4 Oktober 2019. Demonstran anti-pemerintah yang bertopeng disebut menodai perayaan Hari Nasional China pada Selasa kemarin, dengan merusak fasilitas umum di seluruh Hong Kong. REUTERS/Tyrone Siu
Iklan

TEMPO.COHong Kong – Demonstran Hong Kong melakukan pawai menolak penerapan Undang-Undang Darurat yang melarang mereka mengenakan masker atau penutup wajah saat melakukan protes di jalan pada Sabtu, 5 Oktober 2019.

Ribuan warga turun di sejumlah lokasi di Hong Kong dan menggelar unjuk rasa tanpa izin dari polisi. Mereka juga merencanakan sejumlah demonstrasi selama akhir pekan ini.

Mayoritas demonstran turun ke jalan pada siang dan malam dengan mengenakan berbagai penutup wajah. Mereka tidak menggunakan helm atau peralatan pelapis tubuh, yang kerap digunakan sejumlah pemrotes yang radikal.

Situasi terasa sunyi dan lengang karena banyak toko dan pusat perbelanjaan tutup setelah terjadi kerusuhan pada demonstrasi Jumat malam.

“Undang-undang pelarangan penggunaan masker wajah itu langkah pertama. Jika kami tidak melawannya, maka tahun 2047 bakal segera tiba,” kata Hosun Lee, salah satu warga yang berdemonstrasi, merujuk pada tahun Hong Kong menjadi terintegrasi penuh ke sistem otoriter Cina, seperti dilansir Channel News Asia pada Sabtu, 5 Oktober 2019.

Pasca penyerahan Hong Kong ke Cina pada 1997 oleh Inggris, ada kesepakatan satu negara dua sistem. Ini artinya Hong Kong menganut sistem demokrasi dan Cina menerapkan sistem komunis.

Menurut demonstran lainnya, Sue, 22 tahun, demonstrasi kemarin merupakan ekspresi warga.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kami merasa harus turun ke jalan untuk membela hak dasar kami memakai masker,” kata dia, yang mengenakan penutup wajah hitam dan kacamata gelap. “Pemerintah Hong Kong perlu belajar mereka tidak bisa menekan warga seperti ini.”

Di distrik Tsim Sha Tsui, yang terletak di dekat pelabuhan, seorang demonstran mengenakan pakaian lucu berbentuk pisang berwarna kuning. Tulisan di kostum itu adalah ‘berontak’.

Namun, di kawasan Sheung Shui, yang terletak di dekat perbatasan dengan Cina, sekelompok demonstran menyerang toko yang dimiliki oleh warga Cina atau dianggap mendukung Beijing. Mereka memecahkan kaca jendela toko.

Sekelompok petugas terlihat menangkap seorang warga yang mengenakan penutup wajah dan membuatnya tertelungkup di jalan. Para petugas juga terlihat mengenakan penutup wajah dan tanpa nama di pakaiannya.

Demonstrasi di Hong Kong, seperti dilansir Reuters, berlangsung besar-besaran sejak Juni 2019 untuk memprotes legislasi ekstradisi. Meski legislasi ini telah ditarik dari parlemen, mereka terus berdemonstrasi menuntut penerapan sistem demokrasi agar bisa memilih sendiri pemimpinnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dosen Politik Universitas Udayana Sebut 5 Skenario Potensial Putusan Sengketa Pilpres oleh Hakim MK

3 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Dosen Politik Universitas Udayana Sebut 5 Skenario Potensial Putusan Sengketa Pilpres oleh Hakim MK

Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana (Unud) prediksi 5 skenario potensial putusan MK sengketa Pilpres 2024 yang akan di gelar Senin, 22 April 2024


Ingin Jadi Pusat Seni dan Budaya, Hong Kong Dirikan Museum Sastra

5 hari lalu

Wan Chai, Hong Kong. Unsplash.com/Letian Zhang
Ingin Jadi Pusat Seni dan Budaya, Hong Kong Dirikan Museum Sastra

Museum Sasta Hong Kong akan dibuka pada Juni


Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

5 hari lalu

Logo Google. REUTERS
Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.


Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

5 hari lalu

Eks Danjen Kopassus Soenarko memberi keterangan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, soal kedatangannya jelang aksi demonstrasi pada hari ini, Jumat, 19 April 2024, terkait gugatan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi.  TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024


Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

5 hari lalu

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dok. Polisi
Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.


Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

5 hari lalu

Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat arah Harmoni dan Balai Kota mulai ditutup, pada Jumat pagi, 19 April 2024, imbas dilakukan jelang aksi demonstasi di Mahkamah Konstitusi perihal putusan sengketa Pilpres 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.
Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).


Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

6 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo meminta penghentian aksi damai di depan gedung MK


Perempuan Tajir Vietnam Truong My Lan Divonis Hukuman Mati, Apa Kesalahannya? Ini Profilnya

8 hari lalu

Truong My Lan. Istimewa
Perempuan Tajir Vietnam Truong My Lan Divonis Hukuman Mati, Apa Kesalahannya? Ini Profilnya

Truong My Lan, taipan real estate dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di Vietnam. Apa yang diperbuatnya? Berikut profilnya.


Keluarga WNI Korban Tewas Kebakaran Apartemen di Hong Kong akan Urus Pemulangan Jenazah

10 hari lalu

Petugas pemadam kebakaran bekerja di lokasi sebuah kecelakaan bus tingkat dua di Hong Kong, 10 Februari 2018. Sebanyak 65 penumpang lainnya terluka, dan 33 lainnya dirawat di rumah sakit. AP
Keluarga WNI Korban Tewas Kebakaran Apartemen di Hong Kong akan Urus Pemulangan Jenazah

Perwakilan keluarga dua WNI yang tewas dalam kebakaran apartemen di Distrik Kowloon telah tiba di Hong Kong untuk mengurus pemulangan jenazah.


Dua WNI Tewas dalam Kebakaran di Hong Kong

12 hari lalu

Ilustrasi kebakaran. ANTARA
Dua WNI Tewas dalam Kebakaran di Hong Kong

KJRI Hong Kong mengonfirmasi adanya dua WNI yang meninggal dunia akibat kebakaran gedung apartemen di Distrik Kowloon, Hong Kong