Kena Peluru Karet di Hong Kong, Wartawan Indonesia Membaik

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Wartawan asal Indonesia Veby Mega yang terkena pantulan peluru karet di unjuk rasa Hong Kong, berangsur membaik. Veby mengalami luka di bagian mata dan keningnya saat meliput unjuk rasa Hong Kong pada Minggu 29 September 2019.

    Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri dalam keterangan menjelaskan kondisi Veby sudah stabil dan terus membaik. KJRI Hong Kong kembali menjenguk dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada korban. Veby diketahui bekerja untuk media lokal di Hong Kong, Suara.

    "KJRI Hong Kong telah berkoordinasi dengan perusahaan tempat Veby bekerja mengenai pelindungan hak-hak ketenagakerjaan yang bersangkutan. KJRI juga telah memfasilitasi komunikasi Vega dengan keluarga di Indonesia," demikian keterangan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Senin, 30 September 2019.

    Kementerian Luar Negeri juga meyakinkan KJRI Hong Kong telah berkomunikasi dengan otoritas Hong Kong untuk meminta penjelasan resmi kejadian tersebut.

    Kementerian Luar Negeri RI dan KJRI Hong Kong mengimbau masyarakat Indonesia di Hong Kong agar tetap waspada, menjauhi tempat berkumpulnya massa, tidak ikut serta pada kegiatan politik setempat dan selalu memantau informasi yang disampaikan melalui website KJRI Hong Kong dan aplikasi Safe Travel Kementerian Luar Negeri RI.

    Unjuk rasa di Hong Kong pada Minggu sore, 29 September 2019, kembali bentrok antara demonstran dan aparat kepolisian. Kepolisian menembakkan gas air mata, peluru karet dan water cannon ke sejumlah demonstran saat unjuk rasa damai berubah menjadi tindakan anarki.

    Unjuk rasa anti-pemerintah di Hong Kong menuntut kebebasan yang lebih luas telah berlangsung selama lebih dari tiga bulan. Rencananya unjuk rasa yang lebih besar akan dilakukan menjelang peringatan hari kemerdekaan Cina ke-70 pada 1 Oktober 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.